Pj Gubernur NTB Didemo Mahasiswa di Hari Pertama Ngantor
Demo mahasiswa mendesak Pj Gubernur NTB Hassanudin menyelesaikan persoalan krisis air bersih dan kerusakan lingkungan di Gili Tramena. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Pj Gubernur NTB Hassanudin didemo mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat NTB untuk Gili Tramena di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (1/7/2024).
Mereka mendesak Pj Gubernur NTB yang baru dilantik pada 24 Juni lalu itu, segera menyelesaikan persoalan krisis air bersih dan kerusakan terumbu karang di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena) Lombok Utara.
Koordinator Umum Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat NTB untuk Gili Tramena Yudiatna Dwi Sahreza meminta Pj Gubernur NTB Hassanudin tidak tutup mata atas persoalan krisis air bersih dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Gili Tramena.
Pj Gubernur NTB didesak memberikan solusi konkret dalam penyediaan air bersih yang tidak menyebabkan kerusakan dan konflik di destinasi wisata unggulan NTB tersebut.
1. Pj Gubernur NTB diminta berkantor di Gili Trawangan
Demo mahasiswa di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (1/7/2024). (IDN Times/Muhammad Nasir)Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Pj Gubernur NTB Hassanudin benar-benar memperhatikan persoalan krisis air bersih yang terjadi di Gili Meno dan Gili Trawangan. Masyarakat di Gili Meno telah mengalami krisis air bersih lebih dari sebulan yang berdampak terhadap sektor pariwisata.
Begitu juga di Gili Trawangan, masih terjadi krisis air bersih di destinasi wisata tujuan wisatawan mancanegara tersebut. Untuk itu, mereka mendesak Pj Gubernur NTB supaya berkantor di Gili Trawangan supaya persoalan krisis air bersih dapat segera teratasi.
"Kami percaya dan berharap bahwa Pj Gubernur NTB yang telah dilantik akan menjadi momentum penting untuk mengoreksi seluruh kegagalan pemerintah Nusa Tenggara Barat kemarin dalam menangani krisis air bersih di tiga Gili dan menyelesaikan permasalahan yang ada," kata Yudi.
Baca Juga: Tiba di Lombok, Pj Gubernur NTB Hassanudin Langsung 'Disembek'
2. Produksi air bersih oleh PT TCN mengakibatkan kerusakan terumbu karang
Demo mahasiswa di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (1/7/2024). (IDN Times/Muhammad Nasir)Yudi membeberkan aktivitas produksi air bersih yang dilakukan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) di Gili Trawangan menyebabkan kerusakan terumbu karang dan biota laut. Perusahaan yang berkantor di Bali itu, melakukan penyulingan air laut untuk diolah menjadi air tawar.
Mereka membangun kolam berukuran besar dengan kedalaman 30-an meter yang kemudian pipa penyedotan terhubung langsung ke laut. Pembangunan kolam yang terhubung mengakibatkan 1.660 meter persegi area konservasi laut rusak terutama terumbu karang dan biota laut mati akibat ditutupi lumpur limbah produksi PT TCN.
PT TCN merupakan sebuah perusahaan swasta yang menjalin kerja sama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung, milik Pemda Lombok Utara, dalam penyediaan air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan. Perusahaan tersebut menyediakan air bersih dari hasil penyulingan air laut dengan menerapkan metode Water Reverse Osmosis (SWRO).
Kini, aktivitas PT TCN telah dihentikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sejak 21 Juni 2024, PT TCN menghentikan suplai air bersih akibat penolakan warga untuk menandatangani petisi dukungan terhadap keberadaan PT TCN.
3. Empat tuntutan kepada Pj Gubernur NTB
Demo mahasiswa di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (1/7/2024). (IDN Times/Muhammad Nasir)Hingga pukul 12.00 WITA, Pj Gubernur NTB Hassanudin tidak menemui massa aksi. Pj Gubernur diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Fathul Gani menemui massa aksi.
Namun, massa aksi menolak perwakilan dari Pemprov NTB. Mereka ngotot untuk ditemui Pj Gubernur NTB Hassanudin.
Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian dari Polresta Mataram yang mengamankan aksi unjuk rasa tersebut namun situasi dapat dikendalikan.
Terkait persoalan krisis air bersih di Gili Meno dan Gili Trawangan, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada Pj Gubernur NTB.
Pertama, memberikan jaminan akses air kepada masyarakat Gili Trawangan dan Gili Meno yang sampai saat ini mengalami krisis air dan menghentikan komersialisasi air yang disebabkan kebijakan Bupati Lombok Utara dan jajarannya.
Kedua, melindungi masyarakat Gili Trawangan dan Gili Meno yang ditindas dan diancam oleh Bupati Lombok Utara dan jajarannya karena menolak aktivitas pengeboran PT TCN yang membahayakan lingkungan, mencemari laut, dan merusak terumbu karang di sekitar gili.
Ketiga, mendesak Pj Gubernur NTB untuk mewujudkan komitmen perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup di NTB.
Keempat, segera menyelesaikan permasalahan dan berikan solusi yang fundamental penyediaan air bersih di Gili Tramena dengan tidak merusak lingkungan hidup, tidak bertendensi kepentingan pribadi dan golongan.
Mahasiswa juga mendorong kemandirian PDAM dalam memberikan dan menjamin kebutuhan dasar air bersih, sebagai upaya untuk memaksimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara.
Kemudian menghentikan kriminalisasi pergerakan rakyat atas perlawanan dalam Upaya menuntut hak-hak nya dan menjaga keberlanjutan ruang hidup, ruang tangkap dan ruang kelola rakyat.
Selain itu, mewujudkan komitmen perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
Kemudian memastikan pemerataan akses sumber air bersih yang ada di NTB serta penyelamatan 283 pulau-pulau kecil yang ada di NTB.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Fathul Gani mengatakan persoalan air bersih di Gili Trawangan menjadi atensi Pemprov NTB.
"Untuk saat ini memang kita bagaimanapun caranya kita harus mengedepankan masyarakat bisa terlayani kebutuhan dasar terutama air," kata Fathul.
Ia mengatakan pemerintah pusat dan Pemprov NTB akan memback up Pemda Lombok Utara menyelesaikan persoalan air bersih di Gili Trawangan. Dihentikannya sementara pengeboran PT TCN terkait proses perizinan.
Ke depan, kata Fathul, pengelolaan air bersih di Gili Trawangan sebaiknya dikelola pemerintah daerah melalui PDAM. Dengan dikelola PDAM, bukan berarti menutup peluang kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan air bersih di Gili Trawangan. Tetapi PDAM bisa bekerja sama dengan pihak ketiga.
Baca Juga: KKP Angkat Bicara Soal Kasus Pengeboran Air Ilegal di Gili Trawangan
