Pemerintah Naikkan Target Pendapatan Negara di NTB Jadi Rp9,7 Triliun
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan target pendapatan negara di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024. Semula, target pendapatan negara di NTB sebesar Rp7,56 triliun lebih, dinaikkan menjadi Rp9,72 triliun lebih.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan target pendapatan negara naik sebesar 28,54 persen. Kenaikan tersebut utamanya dari penambahan target bea keluar dari Rp3,161 triliun naik ke angka Rp4,75 triliun atau naik 50,47 persen.
"Naiknya target pajak internasional diimbangi dengan tumbuhnya perolehan pajak tersebut sebesar 286 persen, khususnya pajak ekspor yang tumbuh 322,22 persen yoy. Pertumbuhan tersebut khususnya berasal dari ekspor hasil tambang," kata Ratih di Mataram, Selasa (27/3/2024).
1. Pendapatan negara terkumpul Rp1,32 triliun sampai Februari 2024
Aktivitas pertambangan PT AMNT di Sumbawa Barat. (dok. AMNT)Ratih menyebutkan sampai dengan Februari 2024, pendapatan negara di NTB terkumpul sebesar Rp1,329 triliun atau 13,67 persen dari target. Dikatakan, kinerja penerimaan pendapatan sampai Februari di NTB tumbuh 100,96 persen.
"Dari jumlah tersebut pajak menyumbang 86.61 persen sementara sisanya dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," ungkap Ratih.
Ia menjelaskan penerimaan perpajakan tumbuh 93,32 persen (y-o-y). Penerimaan ini didominasi oleh bea keluar, dengan penerimaan sebesar Rp682,15 miliar atau 14,3 persen dari target. Kemudian PPh juga memberikan andil yang besar bagi penerimaan pajak, yaitu sebesar Rp321,39 miliar atau 13,4 persen dari target.
"Penerimaan dengan kinerja realisasi terbesar yaitu Penerimaan cukai, dengan realisasi sebesar 20,4 persen dari target. Penerimaan dengan kinerja realisasi terkecil yaitu penerimaan PBB dengan realisasi sebesar 0,1 persen dari target," paparnya.
Baca Juga: Ombudsman NTB Temukan Penyimpangan Seleksi PPPK di Bima
2. PNBP tumbuh fantastis
ilustrasi pajak (pexels.com/Karolina Grabowska)Ratih mengatakan penerimaan PNBP di NTB mengalami pertumbuhan yang fantastis yaitu sebesar 169,96 persen (y-o-y). Pertumbuhan ini didominasi oleh pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dengan pertumbuhan sebesar 100 persen (y-o-y).
Kemudian PNBP Lainnya juga memberikan andil pertumbuhan dengan tumbuh sebesar 0,59 persen (y-o-y). Penerimaan dari pendapatan BLU yaitu sebesar Rp111,74 miliar atau 41,2 persen dari target. Sedangkan penerimaan dari PNBP Lainnya yaitu sebesar Rp66,36 miliar atau 34,7 persen dari target.
3. Alokasi pagu belanja negara di NTB turun Rp2,2 triliun
Ilustrasi APBD (IDN Times)Sementara itu dari sisi belanja negara, kata Ratih, terdapat penurunan alokasi pagu sebesar Rp2,23 triliun lebih atau 8,13 persen. Penurunan ink imbas dari berkurangnya pagu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 17,55 persen dan Transfer ke Daerah (TKD) yang juga turun 2,73 persen.
Sampai dengan Februari 2024, realisasi belanja negara di NTB mencapai Rp3,97 triliun, di mana 70,75 persen merupakan TKD berupa DBH, DAU, DAK non-Fisik, Dana Desa. Penyaluran TKD sampai dengan Februari 2024 tumbuh 15,97 persen. Kontribusi pertumbuhan tertinggi yaitu dari komponen DAK Nonfisik yang tumbuh 63,25 persen (y-o-y) dan DAU yang tumbuh 17,14 persen (y-o-y).
Ratih menambahkan penyaluran DAU menjadi realisasi komponen TKD tertinggi, dengan realisasi sebesar Rp2,004 triliun yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah.
Selain DAU, DAK Nonfisik juga telah disalurkan sebesar Rp580,59 miliar, untuk operasional penyelenggaraan pendidikan dan perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan Dana Desa sudah tersalur sebesar Rp117,47 miliar untuk 214 desa di NTB.
Baca Juga: Meski Daerah Produsen, Harga Daging Sapi di NTB Tetap Mahal
