Numpang ke Orangtua, 203 Ribu KK di NTB Belum Punya Rumah
Potret komplek perumahan bersubsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (dok. Kementerian PUPR)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan sebanyak 203 ribu rumah tangga atau kepala keluarga (KK) belum punya rumah atau backlog. Rumah tangga yang belum punya rumah tersebar pada 10 kabupaten/kota di NTB.
"Backlognya di NTB sekitar 203 ribu rumah. Paling banyak keluarga baru yang belum punya rumah," kata Kepala Disperkim NTB Sadimin dikonfirmasi di Mataram, Jumat (31/5/2024).
1. Pemerintah targetkan tidak ada backlog dan rumah tidak layak huni 2045
Kepala Disperkim NTB Sadimin. (IDN Times/Muhammad Nasir)Sadimin menjelaskan pemerintah pusat menargetkan tidak ada backlog dan rumah tidak layak huni pada 2045. Sehingga ada program yang sekarang menuai kontroversi di masyarakat yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
"Program Tapera itu kan terkait sama program Indonesia Emas 2045, bahwa tidak ada backlog dan rumah tidak layak huni," terangnya.
Menurutnya, program Tapera menjadi salah satu solusi agar masyarakat memiliki rumah. Melalui program Tapera, para pekerja yang tidak terakomodir dalam memperoleh rumah subsidi, harapannya dapat diakomodir.
"Kalau sekarang, program rumah subsidi hanya untuk orang yang bergaji saja, bisa ngambil rumah subsidi. Mudah-mudahan nanti dengan program Tapera bisa ngambil itu. Tapi kita lihat kebijakannya seperti apa. Kita belum tahu juga implementasinya di daerah," tutur Sadimin.
2. Sebagian besar keluarga baru menumpang di rumah orangtua
Tabungan Perumahan RakyatSadimin mengungkapkan sebagian besar keluarga baru di NTB menumpang di rumah orangtua. Dengan adanya program Tapera, diharapkan mereka dapat memiliki rumah ke depannya.
"Sekarang banyak keluarga baru numpang di rumah orangtua," ungkap Sadimin.
Pemprov NTB sendiri, kata Sadimin, tidak memiliki program khusus untuk penanganan backlog. Programnya hanya berasal dari pemerintah pusat melalui pembangunan rumah susun (rusun) dan perumahan subsidi.
Tetapi program rumah subsidi pun hanya untuk pekerja yang punya gaji tetap. Jika bukan karyawan, persyaratan untuk memperoleh rumah subsidi sangat sulit.
"Jadi yang belum tersentuh buruh-buruh lepas, seperti buruh kasar belum ada program. Kami sedang wacanakan supaya jadi kebijakan ke depannya," ujarnya.
3. Rumah tidak layak huni di NTB mencapai 202 ribu unit
Ilustrasi rumah tidak layak huni di Lombok Utara. (IDN Times/Muhammad Nasir)Meskipun ada ratusan ribu KK belum punya rumah di NTB, tetapi jumlah rumah layak huni di NTB telah mencapai 66,31 persen. Sedangkan rata-raya nasional masih berada di angka 60 persen. Provinsi NTB masuk rangking 12 nasional dengan jumlah rumah layak huni di atas 60 persen.
Berdasarkan data aplikasi e-RTLH Kementerian PUPR tahun 2023, jumlah rumah tidak layak huni di NTB sebanyak 202.903 unit. Adapun sebaran warga yang masih tinggal di rumah tidak layak di 10 kabupaten/kota di NTB.
Antara lain Kota Mataram 10.894 unit, Lombok Barat 12.150 unit, Lombok Tengah 26.763 unit, Lombok Timur 47.756 unit, Lombok Utara 5.179 unit, Sumbawa 23.823 unit, Sumbawa Barat 3.267 unit, Dompu 25.754 unit, Bima 36.172 unit dan Kota Bima 11.145 unit.
Baca Juga: Proyek Pemprov NTB 2023 Masih Berutang Rp239 Miliar
