NTB Diminta Akselerasi Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
Stafsus Wapres RI R. Gatot Prio Utomo usai menemui Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, Selasa (23/1/2024). (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Staf Khusus Wakil Presiden RI R. Gatot Prio Utomo turun ke Nusa Tenggara Barat (NTB) menemui Penjabat Gubernur Lalu Gita Ariadi, Selasa (23/1/2024). Gatot menekankan agar NTB mengakselerasi penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.
"Secara khusus kita menyampaikan kepada pak Pj Gubernur bahwa kami mohon akselerasi upaya pengentasan kemiskinan dan stunting ini agar daya saing geneasi kita ke depan itu semakin lebih baik, menyongsong Generasi Emas tahun 2045," kata Gatot usai bertemu Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.
1. Bonus demografi jangan menjadi beban
Bonus Demografi (Instagram.com/bank_indonesia)Gatot mengatakan jangan sampai bonus demografi yang ada saat ini justru menjadi beban demografi. Karena kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia yang tidak mencukupi akibat persoalan kemiskinan dan stunting. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah harus terjadi pemerataan.
"Isu pemerataan ini harus diatasi dengan peningkatan kapasitas SDM. Supaya investasi yang masuk juga bisa diakses oleh kapasitas SDM lokal," terangnya.
2. Target nol kemiskinan ekstrem
Stafsus Wapres RI R. Gatot Prio Utomo. (IDN Times/Muhammad Nasir)Gatot menambahkan dirinya berdiskusi banyak terkait target pemerintah yang menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol pada 2024. Berdasarkan hasil Susenas pada Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah berada pada 1,12 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,92 persen poin dari periode Maret 2022.
Sementara itu, Bappeda NTB mencatat berdasarkan data terakhir dari BPS bahwa kemiskinan ekstrem di NTB mengalami penurunan dari 3,29 persen menjadi 2,64 persen atau turun sebesar 0,64 persen. Kemiskinan ekstrem di NTB tersisa 2,6 persen yang harus dientaskan pada 2024 ini.
3. Perbedaan data stunting di NTB
Dok. Istimewa/IDN TimesSementara terkait stunting, masih ada perbedaan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM). Berdasarkan SSGI, angka stunting di NTB, kata Gatot berada di atas 31 persen, sedangkan berdasarkan data Pemda sesuai e-PPGBM sudah mencapai angka 14 persen.
"Kalau kita bicara angka stunting 30 persen, itu satu dari tiga bayi mengalami stunting," katanya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan SSGI, angka stunting pada 2022 di NTB naik menjadi 32,7 persen. Berdasarkan hasil SSGI 2022, angka stunting tertinggi di NTB berada di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu sebesar Tengah 37 persen.
Kemudian disusul Lombok Utara 35,9 persen, Lombok Timur 35,6 persen, Dompu 34,5 persen, Lombok Barat 34 persen, Kota Bima 31,2 persen, Sumbawa 29,7 persen, Bima 29,5 persen, Kota Mataram 25,8 persen, dan Sumbawa Barat 13,9 persen.
Dari sisi jumlah, balita yang mengalami stunting di Lombok Barat sebanyak 11.761 balita, Lombok Tengah 18.683 balita, Lombok Timur 20.890 balita, Sumbawa 2.925 balita, Dompu 2.715 balita, Bima 6.003 balita, Sumbawa Barat 1.025 balita, Lombok Utara 5.383 balita, Kota Mataram 4.462 balita, dan Kota Bima 1.656 balita.
Sedangkan berdasarkan pendataan by name by address lewat aplikasi e-PPGBM per September 2023, angka stunting di NTB turun menjadi 13,78 persen.
Dari data e-PPBGM per September 2023, angka stunting tertinggi berada di Lombok Utara sebesar 18,03 persen, Lombok Timur 17,24 persen, dan Kota Mataram 14,76 persen.
Selanjutnya, Lombok Tengah 13,34 persen, Kota Bima 12,39 persen, Lombok Barat 12,38 persen, Bima 11,78 persen, Dompu 10,89 persen, Sumbawa 8,47 persen dan Sumbawa Barat 7,64 persen.
Baca Juga: Khuwailid Terpilih Jadi Ketua KPU NTB Periode 2024 - 2029
