NTB Dapat Mudarat dari Proyek Gedung Shelter Tsunami yang Dikorupsi
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi menyatakan proyek pembangunan gedung shelter tsunami di dekat Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, tidak memberikan manfaat sama sekali.
Proyek yang menghabiskan anggaran Rp21 miliar itu, tidak dapat dimanfaatkan. Ahmadi mengatakan proyek itu dikerjakan pada 2014 dengan sumber anggaran Kementerian PUPR senilai Rp21 miliar.
"Belum sempat dipakai sejak tuntas dibangun. Malah kita mendapatkan mudarat. Gedung itu fungsinya kalau terjadi tsunami, tempat berkumpul, tempat evakuasi sementara," kata Ahmadi dikonfirmasi di Mataram, Selasa (16/7/2024).
1. Gagal Konstruksi
Ilustrasi tsunami (reference.com)Ahmadi mengatakan setelah selesai dibangun, Gedung Shelter Tsunami tersebut diragukan strukturnya. Ia mengatakan gedung tersebut gagal konstruksi. Ketika terjadi bencana gempa bumi Lombok 2018, gedung tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah.
"Kita gak tahu kalau ada pengurangan volume pekerjaan, makanya ahli yang bisa menjawab itu. Apakah desainnya salah, atau pelaksanaannya yang salah," kata mantan Sekretaris Dinas PUPR NTB tersebut.
Baca Juga: Proyek Smelter AMMAN Capai 95,5 Persen, Beroperasi di Kuartal IV 2024
2. Berbahaya jika digunakan
ilustrasi tsunami (pixabay.com/Roland Mey)Jika melihat kerusakan gedung tersebut, Ahmadi mengatakan sangat berbahaya apabila dimanfaatkan. Karena menurutnya, gedung itu mengalami kerusakan primer.
"Itu membahayakan orang. Kalau sifatnya kerusakan sekunder gak masalah. Misalnya platnya retak, tinggal ganti selesai. Tapi kalau kerusakan primer, kolom, balok, apalagi fondasi mengalami kerusakan maka harus dihancurkan," ujarnya.
3. Pernah dianggarkan untuk pagar keliling
Ilustrasi uang rupiah (pixabay)Ahmadi menambahkan Pemprov NTB pernah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pagar keliling Gedung Shelter Tsunami Lombok Utara. Namun, ia tak menyebutkan berapa jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan pagar keliling.
Menurutnya, keberadaan Gedung Shelter Tsunami di Lombok Utara sebenarnya cukup penting. Mengingat daerah itu rawan terjadi gempa bumi dan tsunami.
"Sepanjang garis pantai rawan apabila terjadi tsunami. Daerah seperti Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno harus ada tempat evakuasi sementara," tandasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau smelter tsunami di Lombok Utara. Akibat korupsi pembangunan proyek Gedung Shelter Tsunami ini, negara dirugikan Rp19 miliar.
Baca Juga: 4.081 Calon Siswa SMA/SMK di NTB Belum Dapat Sekolah pada PPDB 2024
