HPP Gabah Naik, Distanbun NTB: Petani Untung Rp2.200 per Kilogram
Petani gabah di Lotim memanggul gabah ke pinggir jalan (IDN Times/Ruhaili)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Kepala Badan Pangan Nasional menerbitkan keputusan Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Dalam ketentuan yang baru terbit tersebut, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah naik dibandingkan sebelumnya.
HPP gabah kering panen di tingkat petani yang sebelumnya Rp 5.000 per kilogram naik menjadi Rp 6.000 per kilogram. Kemudian HPP Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp6.300 per kg mengalami naik menjadi Rp7.400 per kg.
Sementara HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen yang sebelumnya Rp9.950 per kg naik menjadi Rp 11.000 per kg. Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB menyatakan kenaikan HPP gabah membuat petani tersenyum.
1. Keuntungan petani Rp1.800 sampai Rp2.200 per kg
ilustrasi gabah. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Kepala Distanbun NTB Muhammad Taufiek Hidayat menyebut keuntungan petani dari kenaikan HPP gabah sekitar Rp1.800 sampai Rp2.200 per kilogram. Menurutnya, keuntungan masih bisa lebih besar lagi jika petani dapat menekan biaya produksi.
"Sekitar Rp1.800 sampai Rp2.200 per kilogram keuntungan petani. Bahkan masih bisa ditingkatkan kalau pengolahan lahannya bagus. Betul-betul dia menekuni cara pengolahan pertanian. Sehingga biaya produksi bisa ditekan," kata Taufiek di Mataram, Jumat (5/4/2024).
Baca Juga: Pengaruh Siklon Tropis 96S, Cuaca Ekstrem Landa NTB Jelang Lebaran
2. Kurangi penggunaan pupuk kimia
Persediaan pupuk di GPP Majalengka. (IDN Times/inin nastain)Taufiek menekankan perlunya penyuluh mendampingi petani sehingga bisa mengurangi biaya produksi padi. Tak kalah penting, menurut Taufiek adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia dan petani perlu diarahkan menggunakan pupuk organik.
Idealnya, kata Taufiek, penggunaan pupuk kimia dalam satu hektare sebanyak 200 sampai 225 kilogram. Petani jangan hanya menabur pupuk karena itu berkaitan dengan biaya produksi yang akan dikeluarkan.
"Makanya penyuluh harus mendampingi petani kita. Supaya efisien dalam biaya produksi sehingga margin keuntungan akan semakin besar," ujarnya.
3. Optimis kejar target 1,4 juta ton GKG
Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi panen padi di Lombok Timur. (dok. Istimewa)Taufiek mengaku optimis produksi padi di NTB pada 2024 bisa mencapai target 1,4 juta ton GKG. Pasalnya, tahun 2023 lalu, produksi padi di NTB mencapai 1,54 juta ton GKG dengan luas areal panen mencapai sekitar 287,51 ribu hektare.
Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada 2023 mencapai 876,27 ribu ton. Luas panen padi pada 2023 mencapai sekitar 287,51 ribu hektare, mengalami kenaikan sebanyak 17,42 ribu hektare atau 6,45 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 270,09 ribu hektare.
Produksi padi pada 2023 yaitu sebesar 1,54 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 85,59 ribu ton atau 5,89 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 1,45 juta ton GKG.
Produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 876,27 ribu ton, mengalami kenaikan sebanyak 48,75 ribu ton atau 5,89 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 827,52 ribu ton.
Baca Juga: Hidupkan Lahan Kering, Kementan Sebar 5.100 Mesin Pompa Air di NTB
