Gubernur Pastikan Sanding Data Warga dengan ITDC Digelar di NTB
Gubernur NTB Zulkieflimansyah. (dok. Diskominfotik NTB)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Barat, IDN Times - Gubernur NTB Zulkieflimansyah memastikan proses sanding data kepemilikan lahan di KEK Mandalika antara warga dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan digelar di NTB. Proses sanding data akan digelar di Gedung Sangkareang, Kompleks Kantor Gubernur NTB, Selasa (14/2/2023).
Sebelumnya, Kementerian BUMN menawarkan sanding data dilaksanakan di Jakarta. Namun, Pemprov NTB melalui Tim Percepatan dan Mediator Penyelesaian Lahan Mandalika telah mengupayakan agar sanding data dilaksanakan di NTB.
"Sanding data itu sudah ada panitianya. Tempatnya di kantor Gubernur, Gedung Sangkareang. Asisten III yang tangani," kata Gubernur Zulkieflimansyah dikonfirmasi usai peluncuran Lombok International Modest Fashion Festival (Limoff) di Kawasan Wisata Senggigi, Lombok Barat, Sabtu (11/2/2023).
1. Gubernur : buka data warga dan ITDC supaya tidak ada dusta di antara kita
Warga memasang spanduk di pagar Sirkuit Mandalika dekat bukit 360 sebelum gelaran WSBK 2022. (IDN Times/Muhammad Nasir/bt)Gubernur mengatakan data yang dimiliki masyarakat dengan ITDC akan dibuka. Supaya keinginan masyarakat yang penasaran dengan data-data kepemilikan lahan yang dinilai tidak valid dapat dijelaskan.
Dengan adanya sanding data itu, maka masyarakat akan mengetahui mana lahan yang sudah dibayarkan atau tidak. Apabila sudah dibayarkan, siapa yang telah menerima pembayaran tersebut.
"Biasanya, kita di sini keluarganya banyak. Mungkin saja waktu itu dikasi pada orang tertentu, ahli warisnya masih kecil. Dengan sanding data ini, dia tahu siapa yang menerima uangnya. Tapi kalau ITDC, pemerintah sangat yakin semuanya sudah dibayarkan. Sekarang mana datanya, tinggal dibuka saja, apa susahnya," tandas Gubernur.
Baca Juga: Kementerian BUMN Tawarkan Sanding Data Lahan Mandalika di Jakarta
2. Jembatan komunikasi antara kedua belah pihak
Asisten III Setda Provinsi NTB Wirawan Ahmad. (IDN Times/Muhammad Nasir)Ketua Tim Percepatan dan Mediator Penyelesaian Lahan KEK Mandalika, Wirawan Ahmad mengatakan usaha Gubernur NTB direspon dengan baik oleh Kementerian BUMN. Tanggal 14 Februari 2023 acara sanding data ini akan dilaksanakan di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.
Acara sanding data ini akan mempertemukan kedua pihak untuk saling mendengarkan versi masing-masing dengan penuh respect atau menghargai satu sama lain. Setelah saling mendengar dan memahami maka selanjutnya kedua belah pihak yang akan memutuskan langkah selanjutnya dalam penyelesaian masalah.
Ia juga menengaskan Pemprov NTB akan proaktif untuk memainkan fungsi sebagai jembatan komunikasi antara kedua pihak. Wirawan juga menginformasikan kegiatan ini nantinya akan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi NTB.
“Komitmen Gubernur jelas yakni Pemprov NTB harus merespons aspirasi warga yang menginginkan adanya sanding data, dimana masyarakat ingin mendapat informasi yang clear mengenai tanah yang masih dipersoalkan oleh masyarakat,” kata Wirawan.
Selama ini, ITDC belum bisa membuka data yang diinginkan masyarakat karena harus mendapat izin dari Kementerian BUMN. Untuk itu, Gubernur NTB telah bertemu dengan Wakil Menteri BUMN meminta agar data bidang tanah yang dipersoalkan oleh masyarakat dapat dibuka secara transparan.
3. Warga siap sanding data
Juru Bicara Aliansi Pejuang Lahan KEK Mandalika, M. Samsul Qomar. (IDN Times/Muhammad Nasir)Juru Bicara Aliansi Pejuang Lahan KEK Mandalika M. Samsul Qomar mengatakan warga sudah siap untuk melakukan sanding data kepemilikan lahan di KEK Mandalika dengan ITDC. Berdasarkan undangan yang diterima para kuasa hukum warga, sanding data akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dengan menghadirkan pihak Kementerian BUMN, ITDC dan Forkopinda NTB.
"Kita berharap sanding data ini sebagai jawaban atas perjuangan rakyat berpuluh tahun soal hak hak mereka yang dikebiri oleh pihak pengembang. Dalam proses sanding data ini, kita inginkan ada transfaransi dan penyelesaian paripurna," kata Qomar, Sabtu (11/2/2023).
Qomar menceritakan sanding data pernah dilakukan pada 2019 lalu di Hotel D'Max Pujut Lombok Tengah. Namun setelah sanding data, hasilnya tidak diketahui apalagi penyelesaiannya. Sehingga, sanding data yang akan dilaksanakan Selasa (14/2/2023) diharapkan sebagai proses terakhir untuk menyelesaikan soal lahan yang diklaim sebagai HPL oleh ITDC dan segera dibayarkan hak warga sebagai pemilik jika mereka menang dalam sanding data tersebut.
Pihaknya yakin Gubernur akan membantu penyelesaian dan pembayaran seperti yang dilakukan pada 9 bidang tanah yang sudah diklaim berstatus HPL di Dusun Ebunut beberapa waktu lalu seluas 1,8 hektare. Hal itu sebagai yurisprudensi karena status lahan di ITDC semua diklaim HPL, sehingga klaim tersebut harus dicabut dan dikembalikan ke masyarakat selanjutnya dibayarkan .
"Kami menyiapkan saksi dan tambahan bukti alas hak untuk proses sanding data nanti. Kami juga meminta kepolisian dan kejaksaan berdiri di posisi netral dan memberikan ruang ke masyarakat sebagai tempat mengadu jika dalam proses ada kesalahan atau pelanggaran," kata Qomar.
Qomar memberikan apresiasi kepada Gubernur Zulkieflimansyah yang sudah membantu memediasi warga dengan Kementerian BUMN dan ITDC untuk proses sanding data ini.
"Dan tentunya proses lanjutan sampai tingkat penyelesaian hak pembayaran," tandas mantan Anggota DPRD Lombok Tengah ini.
Baca Juga: Target 100.000 Penonton, Tiket WSBK Baru Terjual 15.000 Lembar
