Dikes: Penurunan Angka Stunting NTB Tertinggi di Indonesia
Kepala Dikes NTB dr Lalu Hamzi Fikri. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan penurunan prevalensi angka stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan tertinggi di Indonesia. Angka stunting di NTB turun sebesar 8,1 persen dari 32,7 persen pada 2022, menjadi 24,6 persen tahun 2023.
"NTB menempati urutan ke-16 dari 38 provinsi dengan progres penurunan tertinggi se-Indonesia. Hasil ini cukup menggembirakan dan menjadi penyemangat untuk penanganan stunting secara lebih masif," kata Fikri di Mataram, Kamis (21/3/2024).
1. Masih ada 5 provinsi dengan prevalensi stunting di atas 30 persen
Ilustrasi stunting.(Pinterest)Fikri menjelaskan hasil SKI 2023 disampaikan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin saat rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting pada Selasa (19/32024) di Istana Wakil Presiden. Hasil SKI 2023 berdasarkan laporan Menteri Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting Indonesia sebesar 21,5 persen.
Apabila dibandingkan dengan angka stunting Indonesia tahun 2022 yakni 21,6 persen, maka terjadi penurunan sebesar 0,1 persen. Masih ada 5 provinsi yang memiliki prevalensi stunting di atas 30% pada tahun 2023 yaitu NTT, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat dan Papua Tengah.
Pada tahun 2022, stunting di NTB berada pada angka 32,7 persen. Hal ini menjadikan NTB sebagai salah satu dari 12 provinsi prioritas pemerintah untuk penguatan intervensi stunting di Indonesia. Karena prevalensi stunting tinggi di atas jumlah agregat nasional.
Ada pun 12 provinsi prioritas pada tahun 2022 adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3%, Sulawesi Barat 35 %, Nusa Tenggara Barat 32,7%, Aceh 31,2%, Kalimantan Barat 27,8% Sulawesi Utara 27,7%, Kalimantan Selatan 24,6%, Jawa Barat 20,2%, Jawa Timur 19,2%, Jawa Tengah 20,8%, Sumatera Utara 21,1%, dan Banten 20%.
Baca Juga: Ini Provinsi dengan Angka Stunting Tertinggi, NTB Posisi Berapa?
2. Strategi menurunkan stunting jadi 14 persen pada 2024
Kegiatan Posyandu Keluarga di NTB untuk penanganan stunting. (dok. Pemprov NTB)Fikri menambahkan pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 mencapai 14 persen dengan berbagai strategi. Mulai dari pemetaan intervensi, pendampingan keluarga prioritas melalui tim pendamping keluarga untuk memastikan ibu-ibu hamil dan balita memiliki asupan nutrisi yang baik.
Kemudian penguatan intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, asupan vitamin, imunisasi dan pemberian ASI eksklusif. Selain itu, penguatan data rutin untuk memenuhi alat ukur terstandar, pelatihan Kader Posyandu di seluruh Indonesia, hingga penguatan konvergensi pembiayaan dengan menguatkan sinergi sampai ke tingkat desa untuk menurunkan stunting secara efektif dan efisien.
Menurut Fikri, oenurunan stunting di NTB sejalan dengan intervensi sensitif dan spesifik yang dilakukan pemerintah provinsi. Salah satunya melalui dukungan bagi seluruh kabupaten/kota sehingga mampu mencapai 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB).
Pemprov NTB terus mendorong pencapaian STBM sebagai salah satu determinan stunting.
NTB kini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mencapai 5 Pilar STBM. Intervensi spesifik dalam penanganan stunting, kata Fikri, membawa NTB menjadi provinsi dengan pencapaian terbaik untuk pemantauan pertumbuhan anak (91,40%).
Kemudian ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berhasil mendapat asupan gizi (89,8%), provinsi dengan pencapaian Imunisasi Dasar Lengkap (100%), adanya Posyandu Keluarga sebanyak 7.744 (100%), Posyandu Aktif lebih dari 99 persen sehingga menjadikan NTB provinsi dengan cakupan posyandu aktif tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, Surveilans Gizi di 176 Puskesmas (100%), Desa bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (100%), dan tercapainya 5 Pilar STBM di seluruh kabupaten/kota.
3. Intervensi sensitif melalui Gerakan Bhakti Stunting
Pemberian bantuan telur bagi keluarga yang anaknya menderita stunting di NTB. (dok. Pemprov NTB)Mantan Direktur RSUD NTB ini menambahkan intervensi sensitif juga dilakukan dalam upaya penanganan stunting melalui Gerakan Bakti Stunting di seluruh kabupaten/kota.
Gerakan ini mengutamakan pemberian protein hewani berupa telur untuk keluarga yang memiliki anak balita stunting, wasting, dan ibu hamil KEK, serta ibu hamil anemia dengan melibatkan seluruh OPD di lingkup Pemprov NTB, Kabupaten/Kota dan mitra potensial.
Ada juga Gerakan Orang Tua Asuh, Gerakan Dapur Dahsyat bersama Kabupaten/Kota, dan pendampingan Keluarga Berisiko Stunting. Inovasi penanganan stunting juga dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi di Kabupaten/Kota, pemanfaatan data by name by address pada e-PPGBM sebagai acuan pengawasan dan intervensi stunting.
Selain itu, pemenuhan standar alat ukur/antropometri di Posyandu Keluarga, dukungan dana desa untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan ibu hamil, serta insentif Kader Posyandu.
Kemudian dilakukan edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Posyandu Keluarga melalui gerakan zero waste, bank sampah, pencegahan pernikahan dini, skrining penyakit menular, tidak menular, dan pemberdayaan UMKM.
Adapun presentase stunting NTB berdasarkan hasil survei dari tahun ke tahun. Yaitu 33,49 persen pada tahun 2018 berdasarkan hasil Riskesdas, 31,4 persen pada tahun 2021 berdasarkan survei SSGI, 32,7 persen pada tahun 2022 berdasarkan survei SSGI, dan 24,6 persen pada tahun 2023 berdasarkan SKI.
Baca Juga: Program Bayi Tabung Segera Dibuka di Mataram, Biaya hingga Rp100 Juta
