Diduga Merundung Siswa, Disdikbud NTB Copot Kepala SMAN 1 Praya Tengah
ilustrasi perundungan di sekolah (Pexels.com/cottonbro)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mencopot Kepala SMAN 1 Praya Tengah Amrullah. ia dicopot dari jabatannya karena melakukan bullying atau perundungan terhadap salah seorang siswa yang juga Ketua Remaja Musala (Remus) SMAN 1 Praya Tengah, Lombok Tengah.
Pada Rabu (31/5/2023), Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 1 Praya Tengah menggelar aksi unjuk rasa di sekolah setempat. Aksi tersebut merupakan kedua kalinya setelah dilakukan pada 25 Mei 2023. Pada aksi yang terakhir, para siswa mendesak Gubernur dan Kepala Dinas Dikbud NTB mengganti Kepala SMAN 1 Praya Tengah, Lombok Tengah.
"Kasus perundungan beberapa waktu lalu, saya istirahatkan dulu kepala sekolahnya. Kita jadikan guru biasa lagi. Supaya jangan terulang, jadi pembelajaran buat yang lain," ungkap Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqon dikonfirmasi IDN Times di Mataram, Kamis (6/7/2023).
1. Bullying berdampak terhadap psikologis anak yang berkepanjangan
Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan. (IDN Times/Muhammad Nasir)Aidy mengatakan bullying berdampak terhadap psikologis anak yang berkepanjangan. Peristiwa bullying terhadap salah seorang siswa di SMAN 1 Praya Tengah Lombok Tengah ternyata sudah terjadi cukup lama.
"Saya juga sudah ketemu anak-anak OSIS, siswa-siswa. Rupanya itu peristiwa agak lama, tidak hanya pada saat itu. Ada kejadian-kejadian sebelumnya yang membuat anak-anak itu kecewa dan melakukan aksi unjuk rasa," tuturnya.
Peristiwa yang terjadi di Temanggung Jawa Tengah, kata Aidy, kemungkinan sama karena siswa mengalami perundungan. Sehingga salah seorang siswa di sana membakar sekolahnya.
"Jadi anak tak spontan begitu (melakukan aksi unjuk rasa), ada peristiwa sebelumnya. Di NTB, saya turun langsung menemui mereka, saya bilang guru dan kepala sekolah minggir. Anak-anak sama saya. Di situ mereka curhat semuanya," tambah Aidy.
Baca Juga: Ratusan Warga NTB Desak Kapolri Tangkap Penghina Nabi
2. Ciptakan sekolah yang ramah anak
Ilustrasi siswi SMP. ANTARA FOTO/Iggoy el FitraMenurut Aidy, aksi unjuk rasa yang terjadi di SMAN 1 Praya Tengah beberapa waktu lalu merupakan efek dari tidak harmonisnya lingkungan sekolah, baik gurunya maupun siswa. Untuk itu, sejak lama ia sudah meminta kepala sekolah dan guru di NTB menciptakan sekolah yang ramah anak dan sekolah yang iklimnya menyenangkan. Tidak boleh ada aksi kekerasan dan perundungan di sekolah.
"Sebenarnya sudah lama kita lakukan penguatan pendidikan karakter di sekolah. Namun tentu kita masih lemah di pendampingan. Kalau kontrol tetap kita lakukan. Itu menjadi evaluasi kinerja kepala sekolah," terangnya.
Sekolah yang bersih, sehat dan aman menjadi indikator kinerja kepada SMA/SMK dan SLB di NTB. Nilainya sebesar 30 persen. Dalam beberapa kasus, ungkap Aidy, beberapa kepala sekolah tidak memenuhi indikator sekolah yang bersih, sehat dan aman. Sehingga, beberapa kepala sekolah ada yang dicopot dari jabatannya.
3. Pertimbangkan buka hotline pengaduan
Ilustrasi Hotline. (IDN Times/Aditya Pratama)Ia berharap kasus perundungan terhadap siswa di sekolah tidak terulang kembali di NTB. Untuk itu, Dinas Dikbud NTB mempertimbangkan membuka hotline atau kanal pengaduan bagi siswa yang dapat diakses 24 jam.
"Kayak NTB Care, Dikbud juga perlu begitu. Tapi perlu ada operator yang standby 24 jam karena ada puluhan ribu siswa di NTB," ucapnya.
Dinas Dikbud NTB menargetkan semua SMA/SMK dan SLB menjadi sekolah ramah anak. Saat ini, pilot project baru 3 sekolah di masing-masingvkabupaten/kota di NTB.
Sebenarnya, kata Aidy, ada beberapa program yang sudah dilakukan di SMA/SMK dan SLB di NTB dalam upaya menjadikan sekolah yang ramah anak. Seperti larangan pacaran, Sabtu Budaya dan spiritual camp. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah antara siswa dan guru.
Baca Juga: Atlet NTB Zakaria Raih 2 Medali Emas di Ajang SOWSG Jerman 2023
