Audit BPKP, Penanganan Kemiskinan Ekstrem NTB Belum Gunakan Data P3KE
Ilustrasi warga miskin (IDN Times/Juliadin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan perencanaan penanganan kemiskinan ekstrem di NTB masih belum optimal menggunakan data Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Temuan tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Perwakilan NTB pada semester II 2023.
"Terkait kemiskinan ekstrem, pemanfaatan data P3KE belum optimal digunakan untuk perencanaan penerima manfaat maupun alokasi program dan kegiatan," ungkap Kepala BPKP Perwakilan NTB Sidi Purnomo usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan ke Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi di Mataram, Rabu (31/1/2024).
1. Perencanaan penanganan kemiskinan belum memanfaatkan data P3KE
Kepala BPKP Perwakilan NTB Sidi Purnomo. (IDN Times/Muhammad Nasir)Sidi memberikan contoh seperti perencanaan pengentasan kemiskinan di desa melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pemerintah Desa belum memanfaatkan data P3KE untuk menentukan masyarakat yang menerima BLT maupun bantuan sosial lainnya dalam rangka program pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Jadi ketika merencanakan penerima BLT DD, mereka belum memanfaatkan data itu. Karena distribusi datanya mungkin belum sampai di sana. Kadang data P3KE ini baru-baru ini disampaikan ke Pemda," terang Sidi.
Baca Juga: 9 Pemda Kompak Tagih Ratusan Miliar Dana Bagi Hasil Tambang PT AMNT
2. Jadi atensi BPKP
IDN Times/IstimewaPersoalan ini ditegaskan Sidi menjadi atensi BPKP Perwakilan NTB. Ketika melakukan audit, pihaknya mencoba membandingkan apakah masyarakat penerima bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem apakah masuk data P3KE atau tidak. Apakah masyarakat yang masuk data P3KE mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
"Ketika ada di data P3KE, kemudian tidak mendapatkan bantuan, itu kami atensi. Jadi lebih kepada pemanfaatan data base P3KE yang belum optimal," kata Sidi.
3. Angka kemiskinan ekstrem di NTB
Penjabat Sekda NTB Ibnu Salim. (IDN Times/Muhammad Nasir)Berdasarkan hasil Susenas pada Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah berada pada 1,12 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,92 persen poin dari periode Maret 2022.
Sementara di NTB, berdasarkan data terakhir dari BPS bahwa kemiskinan ekstrem di NTB mengalami penurunan dari 3,29 persen menjadi 2,64 persen atau turun sebesar 0,64 persen. Kemiskinan ekstrem di NTB tersisa 2,6 persen yang harus dientaskan pada 2024 ini.
Penjabat Sekda NTB Ibnu Salim mengatakan pihaknya akan segera menyikapi rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPKP Perwakilan NTB. Ibnu menjelaskan akan segera menggelar rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas mengenai rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan NTB. Pemprov NTB mengupayakan target nol kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa tercapai.
Baca Juga: Jadwal Kapal Rute Lombok - Situbondo pada Rabu 31 Januari 2024
