Anggaran Diselewengkan, Dana Desa di NTB Tak Disalurkan 100 Persen
google
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menyalurkan dana desa (DD) 100 persen di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2022 lantaran adanya penyelewengan. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB mencatat ada tiga desa yang tidak disalurkan DD tahap II dan III tahun 2022, karena adanya penyalahgunaan.
Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTB melalui Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II, Maryono di Mataram, Rabu (25/1/2023) menyebutkan realisasi DD di NTB sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp1,193 triliun lebih atau 99,93 persen dari pagu. Tiga desa yang tidak disalurkan DD 100 persen di NTB, yaitu Desa Jero Gunung Lombok Timur, Desa Mantun dan Desa Pasir Putih Sumbawa Barat.
1. Tiga kabupaten tidak tersalur 100 persen
Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/Anggun Puspitoningrum).Maryono merincikan realisasi DD yang tidak mencapai 100 persen di NTB. Antara lain, Kabupaten Lombok Barat hanya terealisasi 99,91 persen karena terdapat dana desa non bantuan langsung tunai (BLT) tahap II dan III tidak salur Disebabkan penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa, yaitu Desa Jero Gunung.
Kemudian di Kabupaten Sumbawa, realisasi DD 99,90 persen karena mekanisme pemotongan dana desa tahap III Desa Tolo’oi sebesar Rp.142.184.300 terkait penyelesaian sisa dana desa di RKD tahun 2020.
Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat, realisasi DD sebesar 99,10 persen. Karena terdapat 2 desa yang dana desa non BLT tahap III tidak salur disebabkan masalah hukum yaitu Desa Mantun dan Desa Pasir Putih.
Selain itu, adanya mekanisme pemotongan dana desa Lampok pada tahap II dan III sebesar Rp188.711.200 sesuai Surat Direktur Dana Transfer Umum DJPK nomor S-118/PK.2/2022. Perihal Tanggapan atas Sisa Dana Desa dan Permohonan Laporan Penyerapan Dana Desa pada Desa Lampok tahun anggaran 2020.
Baca Juga: NTB Targetkan PAD Ratusan Miliar dari Aset di Gili Trawangan
2. Penyaluran DD 100 persen di 5 kabupaten
ilustrasi aliran dana (IDN Times/Aditya Pratama)Sementara itu, kata Maryono, kinerja penyaluran DD mencapai 100 persen di 5 kabupaten. Antara lain, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Dompu dan Lombok Utara.
Meskipun kinerja penyaluran DD sebesar 99,93 persen di NTB, namun kata Maryono, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Pada 2021, kinerja penyaluran DD di NTB sebesar 99,86 persen. Serta lebih tinggi dari kinerja rata-rata nasional di tahun 2022 yaitu sebesar 99,73 persen.
3. Realisasi DAK Fisik sebesar Rp2,076 triliun
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)Sedangkan untuk penyaluran DAK Fisik sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp2,076 triliun atau 91,46 persen dari pagu. Maryono menjelaskan kinerja penyalurannya lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2021 yakni sebesar 92,18 persen.
Hal ini disebabkan persentase nilai kontrak terhadap pagu di tahun 2022 mengalami penurunan 0,97 persen dibanding tahun 2021. Nmun lebih tinggi dari kinerja rata–rata nasional yaitu sebesar 90 persen. Apabila dilihat dari sisi besaran realisasi, realisasi DAK Fisik tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 17,86 persen dari tahun 2021.
Sementara realisasi DAK Non Fisik berupa bantuan operasional sekolah (BOS) di Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1,126 triliun atau 96,75 persen dari pagu. Kinerja penyaluran DAK Non Fisik tahun 2022 lebih rendah dari kinerja tahun l2021 yaitu sebesar 99,29 persen namun lebih tinggi dari kinerja rata–rata nasional yang mencapai 94,45 persen.
Penyaluran BOS - BOP PAUD Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1,126 triliun untuk 3.037.643 siswa. Dengan rincian penyaluran BOS Rp984,29 miliar untuk 2.623.387 siswa, BOP PAUD Rp119,68 miliar untuk 389.385 siswa dan BOP Pendidikan Kesetaraan Rp22,63 miliar untuk 24.871 siswa.
Baca Juga: Adu Data Kepemilikan Lahan KEK Mandalika Ditargetkan Sebelum WSBK
