Merasa Tak Dibantu, Eks Karyawan PDAM Segel Kantor DPRD Bima

22 Des 2022, 11:55 WIB

Konsentrasi massa saat menyampaikan aspirasi di DPRD Kabupaten Bima (IDN Times/Juliadin)

Bima, IDN Times - Setelah segel Kantor PDAM dan tutup jaringan air warga, 50 eks karyawan PDAM Bima turun unjuk rasa di Kantor DPRD, Kamis (22/12/2022). Selain minta gaji sebesar Rp3,4 miliar yang belum dibayar perusahaan, massa juga turut menyegel ruangan komisi I hingga IV.

Koordinator aksi, Musannif mengatakan aksi penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap perwakilan rakyat. Mereka dinilai tidak memperjuangkan hak gaji 50 karyawan yang tidak dibayar PDAM Bima.

"Kami juga minta DPRD agar Senin pekan depan fasilitasi RDP (rapat dengar pendapat) kami dengan pemda Bima," pinta dia ditemui di lokasi, Kamis (22/12/2022).

1. Dijanjikan akan bayar asalkan kantongi keputusan inkrah

Warga Nagan Raya serahkan petisi ke Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung terkait pengambilalihan eksekusi PT Kalista Alam ke Mahkamah Agung. (IDN Times/Muhammad Saifullah)

Permintaan RDP ini jelas dia untuk menagih langsung janji Pemda Bima. Karena pada saat RDP tahun 2021 lalu, Pemda melalui Setda, Taufik berjanji akan membayar lunas tunggakan gaji karyawan Rp3,4 miliar. Asalkan ada keputusan inkrah dari pengadilan.

"Saat itu dia berjanji kepada kami, akan siapa membayar jika ada keputusan yang berkekuatan hukum," jelas dia.

Sayangnya setelah proses hukum dilakukan dari tingkat Pengadilan Hubungan Industrial hingga MA tak kunjung dipenuhi. Padahal keputusan inkrah dua lembaga negara tersebut, meminta PDAM agar melakukan pembayaran.

"Mau apa lagi, semua proses sudah kami lakukan," ujarnya

2. Ancam buat instabilitas daerah

Foto ruang komisi disegel karyawan PDAM Bima (IDN Times/Juliadin)

Selain tidak akan membuka segel ruang komisi, Musannif mengaku akan menciptakan instabilitas di daerah. Salah satunya dengan terus menutup jaringan air PDAM yang mengarah ke semua Kecamatan di Kota Bima.

"Sudah empat hari kami tutup jaringan air dan ini akan terus kami lakukan. Kalaupun dipersoalkan pelanggan, itu lebih bagus. Yang jadi pemicu bukan kami, tapi PDAM karena tidak bayar gaji kami," tegasnya.

Dengan terciptanya polemik sosial tersebut, ia berharap dapat menggerakkan nurani Bupati Bima sebagai pemilik tunggal perusahaan. Segera membayar gaji, termasuk hak-hak lain selama bekerja di PDAM Bima.

3. Pemda diminta alokasikan anggaran untuk bayar gaji karyawan

Foto Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Rafidin saat beberkan keterangan (IDN Times/Juliadin)

Setelah lebih kurang 2 jam sampaikan aspirasi, massa terpantau disambut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Rafidin. Dia meminta agar Bupati Bima mengajukan alokasi APBD Rp3,4 miliar untuk membayar gaji karyawan PDAM.

"Gak ada ceritanya melanggar aturan, mereka ini kan mantan karyawan PDAM. Untuk itu, kami minta Pemda ajukan alokasi anggaranya, biar kami setujui asalkan Direksi PDAM Khairuddin dicopot dari jabatannya," tegas dia.

Itu dinilai karena kedudukan Khairudin sebagai Plt Direksi PDAM melanggar aturan. Belum lagi selama empat tahun memimpin tidak berkontribusi untuk PAD, sehingga perlu diganti Direksi yang baru.

"Selama dia pimpin tidak menyehatkan perusahaan. Padahal Pemda tiap tahun tetap alokasikan anggaran penyertaan modal, dari angka ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dikemanakan uang itu," tegas dia.

Tidak hanya itu, politisi PAN ini juga tidak mempersoalkan sikap massa yang melakukan segel ruang komisi. Bahkan jika perlu, semua ruangan yang ada diminta untuk disegel.

"Itu hak bapak-bapak, silakan segel. Sementara permintaan RDP akan kami fasilitasi, datang saja ke sini hari Senin," tandasnya.