Menteri PPPA Sebut Perkawinan Anak di NTB Picu Tingginya Angka Stunting

25 Jul 2025, 14:56 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan maraknya perkawinan anak menjadi pemicu tingginya angka stunting di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia menyatakan butuh kolaborasi dan sinergi kementerian terkait untuk menekan kasus perkawinan anak di NTB.

"Benar (perkawinan anak) meningkatnya stunting. Di NTB sudah banyak yang dilakukan tetapi ini harus ada kolaborasi lebih lanjut supaya ada penyadaran juga ditingkat masyarakat bahwa pernikahan dini ini bukan menyelesaikan persoalan," kata Arifah dikonfirmasi di Lapas Perempuan Mataram, Jumat (25/7/2025).

1. Perkawinan anak menimbulkan persoalan baru

Ilustrasi pernikahan dini. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dia menjelaskan bahwa perkawinan anak menimbulkan persoalan baru seperti stunting. Karena pasangan muda masih belum siap dari sisi reproduksi. Selain itu, mereka juga belum punya pengetahuan yang cukup untuk mendidik anak.

Untuk menekan kasus perkawinan anak di NTB memang butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. "Dari kementerian yang lain juga perlu bersama-sama. BKKBN harus sinergi bersama-sama. Karena memang ini faktor penyebabnya banyak," terangnya.

2. Ratusan kasus perkawinan anak hingga Mei 2025

Ilustrasi perkawinan anak. (dok. IDN Times)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB menyebutkan angka pernikahan dini dalam lima bulan terakhir atau periode Januari sampai Mei 2025 mencapai 143 kasus. Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB NTB Sri Wahyuni menyebutkan angka kasus pernikahan dini tertinggi di Bima sebanyak 81 kasus, kemudian disusul Kabupaten Sumbawa 23 kasus.

Selanjutnya, Kabupaten Dompu sebanyak 19 kasus. Kemudian Lombok Barat 9 kasus, Lombok Tengah 7 kasus, Lombok Timur 2 kasus dan Sumbawa Barat 2 kasus. Sedangkan pada 2024, angka perkawinan anak di NTB mencapai 581 kasus.

Dengan rincian Bima 299 kasus, Dompu 130 kasus, Sumbawa 72 kasus, Lombok Barat 49 kasus, Lombok Timur 15 kasus, Lombok Tengah 14 kasus, Kota Mataram dan Sumbawa Barat masing-masing satu kasus.

3. Angka stunting di NTB sempat turun namun kembali naik

Stunting. (Kominfo Jatim)

Sementara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB mencatat kenaikan angka stunting di NTB pada 2024. Angka stunting di NTB naik sebesar 5,2 persen dari 24,6 persen pada 2023 menjadi 29,8 persen di tahun 2024.

Kepala BKKBN Perwakilan NTB Makripuddin mengatakan angka stunting di NTB sempat turun cukup signifikan pada 2023 sebesar 8,1 persen. Namun, pada 2024, justru mengalami kenaikan sebesar 5,2 persen.

Berdasarkan data terbaru angka stunting 2024 yang dipublikasikan pemerintah pusat pada awal 2025, angka stunting di NTB naik menjadi 29,8 persen. Saat ini, ada enam kabupaten/kota di NTB yang sudah keluar rilis angka stunting 2024.

Antara lain, Lombok Timur 33 persen, Sumbawa 29 persen, Dompu 19 persen, Lombok Utara 35 persen, Kota Mataram 23 persen dan Kota Bima 28 persen. Sedangkan empat kabupaten masih belum keluar rilis angka stunting tahun 2024 yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, dan Bima.