NTB ditetapkan sebagai pusat produksi bawang putih nasional
Produktivitas tinggi dan kualitas unggul menjadi pertimbangan utama
Target hentikan impor dalam 3-5 tahun ke depan untuk mencapai swasembada
Lombok Timur, IDN Times – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, secara resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pusat produksi bawang putih nasional. Penetapan ini dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke sentra Bawang Putih Sembalun, Lombok Timur Senin (9/2/2026).
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat ketahanan pangan dan mengejar target swasembada bawang putih nasional dalam 3 sampai 5 tahun ke depan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, NTB dijadikan sebagai pusat produksi karena produktivitas bawang putih di NTB rata-rata mencapai 20 ton per hektare, bahkan ada yang menyentuh angka 28 ton per hektare. Tidak hanya kuantitas, kualitasnya juga menjadi pertimbangan utama, karena jauh melampaui barang impor.
Amran menambahkan melalui program ini, pemerintah optimis dapat menghentikan ketergantungan impor dalam waktu dekat. Kondisi geografis Sembalun yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl) dinilai menjadi kunci keunggulan kualitas bawang putih lokal.
"Target kita adalah menghentikan impor dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Untuk swasembada, kita hanya butuh 100.000 hektar secara nasional. Bayangkan, lahan padi seluas 7,4 juta hektare saja bisa kita selesaikan, apalagi hanya 100.000 hektare. Saya yakin tugas ini bisa diselesaikan oleh Gubernur," tegas Mentan.
Untuk merealisasikan target tersebut, Kementan pertanian memberikan mandat kepada NTB untuk mengelola minimal 25.000 hingga 50.000 hektare lahan bawang putih. Produksi dari lahan ini diharapkan dapat menyuplai kebutuhan provinsi lain dan menjadi tulang punggung pengurangan ketergantungan impor.
Amran menegaskan pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh. Mentan menyatakan akan meluncurkan program khusus dengan anggaran penuh dari APBN, termasuk pengadaan bibit untuk 700.000 hektare sebagai langkah antisipasi perluasan.
"Kita akan memberikan dukungan penuh, agar program ini bisa berjalan maksimal," ucapnya.
Menanggapi keluhan klasik petani mengenai melimpahnya produksi yang seringkali diikuti dengan jatuhnya harga, Mentan menegaskan bahwa pemerintah akan menjamin harga. Pihaknya telah menyiapkan skema perlindungan melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
"Negara yang akan menjamin. Kami akan buatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar harga terjaga. Target kita jelas, tidak boleh ada petani yang rugi," pungkasnya.