Masih Menganggur? Perhatikan Berbagai Program Pemda NTB ini, Yuk!

05 Jan 2022, 18:00 WIB

JANGAN DIPAKE

Mataram, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2022 di bawah 3 persen. Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, I Gde Putu Aryadi menjelaskan capaian TPT NTB tahun 2021 sebesar 3,01 persen, jauh melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 3,30 persen dari jumlah angkatan kerja.

Aryadi mengatakan untuk bisa menurunkan angka pengangguran terbuka sebesar 3,01 persen tahun 2021 menjadi di bawah 3 persen tahun 2022, perlu ada terobosan dan inovasi di tengah situasi sulit saat ini. "Kita tidak bisa hanya kerja rutin saja. Tapi harus punya inovasi dan bergerak cepat," kata Aryadi di Mataram, Rabu (5/1/2022).

Seluruh instrumen untuk mempercepat pencapaian program perlu disiapkan. Juga yang sangat penting adalah kemampuan untuk bisa bekerja dalam team work yang solid. Di mana, antar bidang dan stakeholder terkait harus berkolaborasi.

1. Perlu terobosan dan inovasi

Generation Jobless

Aryadi meminta masing-masing bidang selama pekan ini harus sudah merampungkan seluruh instrumen pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan tahun 2022. Baik yang bersumber dari APBN atau dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun kegiatan yang didanai dari APBD.

Dia meminta seluruh program dan kegiatan Disnakertrans NTB benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator program strategis dan program unggulan daerah sesuai visi -misi yang ditetapkan dalam RPJMD NTB. Disnakertrans NTB, kata mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB ini, memiliki 2 program strategis dan program unggulan.

Pertama, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan program inovasi Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus atau Pepadu Plus. Lewat program inovadi ini diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran terbuka di NTB.

Pepadu Plus merupakan inovasi atau implementasi dan pengembangan dari program unggulan Revitalisasi BLK dengan cara melengkapi instrumen-instrumen yang dibutuhkan mulai dari hulu sampai hilir. Yakni proses penyiapan kompetensi calon tenaga kerja di lembaga-lembaga pelatihan kerja, baik di BLK maupun LPKS secara terpadu bersama dunia industri hingga fasilitasi dan pendampingan pascapelatihan bersama stakeholder terkait.

2. Program turunkan tingkat pengangguran terbuka 2022

Ilustrasi pencari kerja (Dream.co.id)

Aryadi menjelaskan untuk mengejar target tingkat pengangguran terbuka di bawah 3 persen tahun 2022 melalui inovasi Pepadu Plus akan dicapai melalui 10 program. Pertama, pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 7 paket atau 112 orang dengan sumber dana APBD.

Kedua, pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 24 paket atau 384 orang dengan sumber dana APBN. Ketiga, seleksi magang ke Jepang sebanyak 300 orang dengan sumber dana APBD. Keempat, bantuan peralatan usaha bagi eks. siswa pelatihan BLK/ LPKS sebanyak 18 paket, yaitu perbengkelan 9 paket, kuliner 5 paket , peralatan mesin jahit 4 paket dengan sasaran 80 orang untuk 8 kelompok usaha.

Kelima, magang dalam negeri sebanyak 350 orang dengan sumber dana APBN. Keenam, pelatihan produktivitas bagi Wirausaha Baru (WUB) sebanyak 100 orang dengan sumber dana APBN. Ketujuh, perlindungan sosial atau Jamsostek bagi pekerja rentan petani tembakau dan keluarganya sebanyak 10.000 orang dengan sumber dana APBD/ DBHCHT.

Kedelapan, peningkatan kualitas kelembagaan hubungan industrial dan efektivitas pencegahan perselisihan dengan sumber dana APBN. Kesembilan, penataan kawasan permukiman transmigrasi dalam rangka pemerataan pertumbuhan kawasan dan perluasan kesempatan kerja dengan sumber dana APBN. Terakhir, kesepuluh, rogram penempatan antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja lokal (AKL) yang didukung dana dari APBN.

3. Zero unprosedural PMI

Ilustrasi PMI yang akan berangkat ke luar negeri (Dok. IDN Times)

Aryadi menambahkan inovasi kedua yang dilakukan untuk mencapai target tingkat pengangguran terbuka di bawah 3 persen adalah program zero unprosedural Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebagai upaya kolaborasi untuk memberikan perlindungan kepada PMI NTB.

Untuk mewujudkan program ini, Aryadi meminta bidang Penempatan dan PKK segera merampungkan pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi dan Edukasi Program Zero Unprosedural Penempatan PMI yang melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk TNI dan Polri. Serta mengoptimalkan Satgas Perlindungan PMI yang mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat.

Tim terpadu tersebut, diminta melakukan edukasi dan pendampingan secara intens kepada Forum Kepala Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pasar kerja di luar negeri. Mulai dari negara tujuan yang buka, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang resmi, dan job order yang berlaku. Kemudian, melakukan sosialisasi secara masif di setiap desa tentang pasar kerja, termasuk melibatkan para kader Posyandu.

Sedangkan di tiap-tiap kecamatan akan dikoordinir oleh Ketua APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dan ASPATAKI (Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia). Setiap PT akan dibekali oleh KTA dan surat tugas dari P3MI. Sehingga Kepala Desa tidak lagi was-was memberikan izin untuk PMI berangkat.

“Dengan rencana kerja tersebut, kita optimis TPT tahun 2022 bisa di bawah tiga persen. Mari kita siapkan seluruh instrumen pendukung untuk melaksanakan rencana kerja ini lebih cepat,” pungkasnya.