Malaysia Butuh 70 Ribu Pekerja Migran dari NTB

10 Jun 2022, 15:45 WIB

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)

Mataram, IDN Times - Perusahaan di negara jiran Malaysia membutuhkan sebanyak 70 ribu pekerja migran dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagian besar pekerja yang dibutuhkan untuk sektor perladangan kelapa sawit.

Pada Kamis (9/6/2022), perusahaan asal Malaysia bertemu Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Perusahaan asal Malaysia datang menemui Gubernur bersama DPP Asosiasi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (APPMI) menyampaikan sedang membutuhkan tenaga kerja lebih dari 70 ribu orang.

"Mereka membutuhkan pekerja di Malaysia sekitar 70 ribuan orang tapi bertahap. Lebih banyak di perladangan sawit, itu permintaan mereka," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi dikonfirmasi di Mataram, Jumat (10/6/2022).

1. Gubernur inginkan pekerja migran yang dikirim kompeten

Gubernur NtB Zulkieflimansyah bertemu dengan salah satu pimpinan perusahaan asal Malaysia (Dok. Diskominfotik NTB)

Aryadi mengatakan adanya permintaan tenaga kerja dari sejumlah perusahaan di Malaysia menjadi peluang bagi masyarakat NTB. Tetapi ia mengungkapkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah meminta agar pekerja migran yang dikirim harus benar-benar kompeten.

Dalam memorandum of understanding antara Pemerintah Malaysia dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI bahwa setiap orang yang bekerja di luar negeri harus melakukan registrasi melalui sistem yang telah disiapkan. Job order harus diinput dalam sistem, begitu juga perusahan yang menyalurkan tenaga kerja harus teregistrasi.

"Itu yang kita pastikan di sini, kalau ada job order kita lihat kebutuhannya berapa. Kemana job ordernya, tenaga kerja yang diberangkatkan harus betul-betul kompeten," ucapnya.

2. Akan bertemu lebih lanjut

Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi (Dok. Disnakertrans NTB)

Aryadi menambahkan setelah pertemuan dengan Gubernur, dirinya akan bertemu lebih lanjut dengan perusahaan asal Malaysia tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja dan fasilitas di masing-masing perusahaan.

Begitu juga mengenai kualifikasi SDM yang dibutuhkan serta perlindungan dan gaji bagi pekerja migran. Untuk menyiapkan SDM yang kompeten, kata Aryadi, NTB telah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional di Lombok Timur.

"Kalau memang kita menyiapkan SDM yang dibutuhkan, kita siapkan secara bertahap. Kita tak mau mengirim asal-asalan," ujarnya.

3. Sebanyak 535 ribu warga NTB bekerja di luar negeri

Ilustrasi PMI yang akan berangkat ke luar negeri (Dok. IDN Times)

Aryadi menyebutkan sebanyak 535 ribu warga NTB yang bekerja di luar negeri, tersebar di ratusan negara penempatan di seluruh dunia. Dengan negara penempatan terbanyak adalah Malaysia dan Timur Tengah.

Berdasarkan data BP2MI, jumlah warga Indonesia yang bekerja di luar negeri sebanyak 9 juta orang. Tetapi yang berangkat secara prosedural hanya 4,3 juta. Penyebab banyaknya PMI unprocedural salah satunya, yaitu banyak yang berangkat dengan visa kunjungan, tetapi sampai negara penempatan mengubah visanya menjadi visa bekerja.

Memang dari segi visa legal tapi akan menjadi sangat rawan. Karena pemerintah tidak bisa melacak sehingga PMI tidak bisa mendapatkan perlindungan.

"Kita tidak bisa mengintervensi negara penempatan karena mereka punya aturan sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah dari sini. Yaitu, bagaimana menertibkan perusahaan P3MI agar mengikuti prosedur yang ada dan memberikan sosialisasi edukasi secara massif agar program zero unprocedural PMI ini dapat tercapai," ucap Aryadi.