Maju Pilgub NTB, Lalu Iqbal Ajukan Pengunduran Diri sebagai ASN Kemlu

Nasrullah menjelaskan pengajuan surat pengunduran diri bukan berarti status ASN Lalu Iqbal yang saat ini menjadi Juru Bicara (Jubir) Kemlu langsung hilang. Status ASN Lalu Iqbal akan hilang setelah resmi ditetapkan sebagai Calon Gubernur NTB oleh KPU.

Selain itu, masalah administrasi pengunduran diri seorang ASN bukan ditangani satu instansi. Proses pengunduran diri itu diproses oleh sejumlah instansi yang berbeda.

"Sudah ada batas waktu yang ditetapkan KPU untuk batas pengunduran diri, kalau tidak salah sampai lima hari setelah penetapan pasangan calon," jelasnya.

Nasrullah menambahkan pada saat pendaftaran ke KPU, surat pernyataan mengundurkan diri sebagai ASN menjadi salah satu persyaratan yang dilampirkan. Selain itu juga dilampirkan bukti surat pengajuan pengunduran diri sebagai ASN.

Bukti surat pengajuan pengunduran diri itu untuk menegaskan bahwa benar calon bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. "Maka dokumen-dokumen itu menjadi syarat mutlak," terang Nasrullah.

Nasrullah menyatakan semua proses telah diantisipasi dari awal. Supaya tidak ada celah yang berdampak pada persoalan hukum di kemudian hari. Untuk itu, Tim Hukum Pasangan Iqbal-Dinda mendatangi KPU NTB untuk berdiskusi mengenai persyaratan-persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024.

"Banyak hal kami diskusikan untuk mencegah potensi yang berakibat buruk di kemudian hari," tandas Nasrullah.

Hingga saat ini, baru dua pasangan Cagub dan Cawagub telah mengantongi tiket untuk maju Pilgub NTB 2024. Yaitu, pasangan Iqbal-Dinda yang diusung Partai Gerindra, PPP dan PAN. Kemudian pasangan Zulkieflimansyah dan Suhaili FT aliaa Zul-Uhel yang diusung PKS, Hanura, Nasdem dan Demokrat.

Untuk dapat mengusung pasangan Cagub dan Cawagub pada Pilgub NTB 2024, minimal mendapat dukungan parpol sebanyak 13 kursi di DPRD NTB. Adapun perolehan kursi parpol di DPRD NTB berdasarkan hasil Pileg 2024, yaitu Golkar 10 kursi, Gerindra 10 kursi, PKS 8 kursi, PPP 7 kursi, Demokrat 6 kursi, PKB 5 kursi, Nasdem 5 kursi, PAN 4 kursi, PDIP 4 kursi, Perindo 3 kursi, PBB 2 kursi dan Hanura 1 kursi.

Saat ini, tinggal PKB dan Golkar yang belum mengeluarkan rekomendasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang diusung pada Pilgub 2024.