Mahasiswa Mendemo DPRD Bima Menuntut Pembatalan Kenaikan Harga BBM

05 Sep 2022, 14:35 WIB

Foto massa aksi LMND saat berjalan menuju Kantor DPRD Kabupaten Bima (IDN Times/Juliadin)

Kota Bima, IDN Times - Puluhan mahasiswa tergabung Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi demo di Kantor DPRD Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (5/9/2022). Massa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sudah diberlakukan pemerintah pada Sabtu 3 September 2022 lalu.

Dalam orasi LMND berpendapat, kenaikan harga BBM ini nantinya sangat merugikan masyarakat. Di mana akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

1. Massa aksi desak pemerintah bangun kilang minyak sendiri

Proyek RDMP kilang minyak Pertamina Balikpapan, Sabtu (8/1/2022). (Dok. Pertamina)

Koordinator lapangan Wanda Ardiansyah meminta, pemerintah membangun kilang pengolahan minyak sendiri di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, keberadaan kilang minyak tersebut bisa membangun kemandirian energi di tanah air. Sehingga nantinya, Indonesia tidak tergantung pasokan BBM dari negara lain.

"Gak usah kita impor. Sedangkan kita sendiri punya peluang untuk membangun kilang-kilang minyak," teriak Korlap Wanda Ardiansyah, Senin (5/9/2022).

Sebagai catatan, Pertamina sedang dalam proyek pengerjaan revitalisasi 5 kilang di Indonesia, yakni di Cilacap (Jawa Tengah), Balongan (Jawa Barat), Dumai (Riau), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Plaju (Sumatra Selatan). Kilang pengolahan BBM yang tersebar di sejumlah kawasan di Indonesia.

2. Isu pertanian yang kerap dikeluhkan masyarakat

Program bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang direalisasikan Kementerian Pertanian (Kementan), Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). (Dok. Kementan)

Selain itu, Wanda juga meminta aparat kepolisian mengungkap mafia-mafia minyak dan gas. Termasuk mengusung tuntutan yang berkaitan dengan pertanian yang kerap dikeluhkan masyarakat di Bima.

Salah satunya dengan proses distribusi alat dan mesin pertanian, serta bibit unggul. Dinas Pertanian Bima pun diminta mengevaluasi kinerja balai penyuluh pertanian (BPP) dan unit pelaksana teknik (UPT).

"Karena petani adalah penyangga ekonomi nasional, jadi harus disejahterakan dan diperhatikan eksitensinya," ungkap dia.

3. DPRD Bima akan meneruskan tuntutan massa aksi ke DPR RI

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Pantauan IDN Times di lokasi, massa selama satu jam menyampaikan orasi tuntutan di Kantor DPRD Bima. Kemudian perwakilan massa melakukan audensi bersama anggota dewan di ruang paripurna. Dalam dialog itu, mahasiswa terlihat menyampaikan semua tuntutan.

Tuntutan mereka direspons dengan baik oleh anggota dewan. DPRD Bima berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa tersebut kepada DPR RI.

Setelah itu, massa mahasiswa pun terpantau menuju Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bima. Di sana mereka juga menyuarakan tuntutan yang sama, meminta mereka meningkatkan pengawasan terhadap hal yang kerap dikeluhkan petani di lapangan.