Lotim Punya Kampung Lobster, KKP Kucurkan Anggaran Sebesar Rp59 Miliar

Ada lima poin yang ditekankan Bupati Lotim Sukiman Azmy terkait penataan dan pengembangan ekowisata mangrove Poton Bako Jerowaru seluas 4 Ha tersebut. Lima poin dimaksud adalah pelebaran jalan masuk, penataan lahan parkir, pembuatan tanggul, pembuatan jalan yang menghubungkan antar dua pulau, dan pembuatan jembatan dari kayu.

Bupati Sukiman juga meminta perluasan areal penanaman mangrove. Di kawasan ekowisata mangrove seluas tak kurang dari 4 Ha tersebut rencananya akan dibuatkan tracking sepanjang pertumbuhan bakau untuk memudahkan pengunjung menjelajah kawasan tersebut.

"Selain itu akan dilengkapi pula lokasi foto menarik sesuai kebutuhan pengunjung saat ini," ujarnya.

Sukiman menyatakan Pemda Lotim berkomitmen mendukung pengembangan ekowisata tersebut sesuai dengan kemampuan daerah. Ia juga berharap adanya dukungan dari pihak swasta sebagai sponsor.

Dikatakan, pengembangan kawasan mangrove Poton Bako tidak hanya untuk kebutuhan wisata. Tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk wisata pendidikan. Bahkan akan berdampak terhadap perbaikan kualitas lingkungan, dan ekonomi masyarakat sekitar.

Sementara itu, untuk mendukung program kampung lobster di Teluk Jukung, Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan Keramba Jaring Apung (KJA). Bantuan tersebut diserahkan Bupati Kabupaten Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy pada Jumat (28/1) lalu.

Bantuan senilai lebih dari Rp 6 miliar tersebut, khusus untuk masyarakat kawasan Teluk Jukung. Bahkan ia mengingatkan kepada masyarakat agar segera melapor langsung kepada Pemerintah Kabupaten jika terjadi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian. Hal itu pun ditegaskannya kepada Kepala Dinas KKP Lombok Timur agar jangan sampai ada yang memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan pribadi, kelompoknya atau bukan untuk kepentingan masyarakat di Teluk Jukung.

Kepada pelaku budidaya lobster ia berharap agar mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku baik dari kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Sebab muara akhir dari sebuah regulasi adalah untuk kepentingan masyarakat. Selain itu diharapkan pula agar bantuan KJA itu dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sukiman juga meminta para pembudidaya berinovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas dan kualitas, dan akhirnya berimbas pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan para pembudidaya lobster.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur M. Zainuddin menerangkan dukungan untuk kampung lobster yang telah diterima Lombok Timur mencapai 396 unit KJA senilai Rp 59 miliar. Perbaikan sarana dan prasarana juga dilakukan pemerintah menguatkan keberadaan kampung lobster.

Selain sistem pemasaran dan dukungan lainnya. Selain Kampung Lobster di kawasan Teluk Jukung Kecamatan Lombok Timur, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan mengembangkan Lobster Estate di Kawasan Teluk Ekas.