Libatkan UMKM, Program MBG di NTB Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja

Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan itu menyebutkan hingga September 2025, terdapat 311 titik SPPG aktif yang melayani penerima manfaat di seluruh kabupaten/kota di NTB. Dengan komposisi 4 SPPG berbasis Pesantren, 1 SPPG Polri, 306 SPPG Mitra UMKM, Yayasan dan Perseorangan.

Dia merincikan tenaga kerja yang terserap hingga September 2025. Yaitu 243 Ahli Gizi (AG), 245 Akuntan (AK), 2.334 Juru Masak (JM), 1.038 Driver (DRV), 3.396 Petugas Cleaning dan Operasional (CIO), 231 Petugas Keamanan, 311 Kepala SPPG, 245 Akuntan (AK), 240 Kepala Juru Masak (KJM), 1.741 Petugas Persiapan (PER), 2.711 Petugas Penyaji dan 411 Petugas Kebersihan.

Menurutnya, program strategis nasional ini tidak hanya memberikan makanan sehat bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ekosistem pangan bergizi di daerah.

Ditanya terkait kantin sekolah yang terdampak akibat program MBG, Khalik mengatakan bisa saja SDM kantin menjadi tenaga kerja SPPG. Tetapi hal itu kembali lagi kepada mitra SPPG dan Kepala SPPG.

"Kalau untuk tenaga kerja, selama ini BGN (Badan Gizi Nasional) memang memberikan ruang kepada mitra SPPG dan Kepala SPPG untuk memprioritaskan masyarakat sekitar SPPG, dan boleh saja SDM kantin menjadi tenaga kerja, tetapi kembali pada mitra SPPG dan Kepala SPPG," terangnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB itu merincikan sebanyak 986.670 penerima manfaat yang sudah mendapatkan layanan MBG di NTB. Terdiri dari Balita 47.173 orang, PAUD 34.677 orang, Raudhatul Athfal 15.539 orang, Taman Kanak-Kanak 54.701 orang.

Kemudian SD Kelas 1-3 sebanyak 174.782 siswa, SD Kelss 4-6 sebanyak 168.910 siswa, MI Kelas 1-3 sebanyak 33.089 siswa, MI Kelas 4-6 sebanyak 31.833 siswa, SMP sebanyak 115.799 siswa, MTs sebanyak 71.413 siswa, SMA sebanyak 89.679 siswa, SMK sebanyak 49.165 siswa.

Selanjutnya, MA sebanyak 43.557 siswa, SLB sebanyak 1.806 siswa, Ponpes sebanyak 2.562 santri, PKBM sebanyak 1.741 warga belajar, Ibu Hamil sebanyak 8.482 orang, Ibu Menyusui sebanyak 17.616 orang dan sekolah rujukan sebanyak 1.593 siswa.

Dia mengatakan Satgas MBG Provinsi NTB bersama BGN Regional NTB terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap kualitas layanan. Beberapa catatan penting yang menjadi perhatian adalah kedisiplinan jadwal distribusi makanan. Makanan bergizi harus tiba tepat waktu agar layak konsumsi dan aman dimakan anak-anak atau penerima manfaat.

Kemudian catatan berikutnya terkait standar kebersihan dan sanitasi dapur SPPG. Setiap SPPG wajib mematuhi standar higienis untuk mencegah risiko keracunan makanan baru. Selain itu, kapasitas dan kesiapan dapur SPPG baru. Sebelum beroperasi, SPPG harus melalui verifikasi kesiapan sarana, tenaga kerja, dan perencanaan anggaran sesuai ketentuan.

Catatan lainnya terkait pengawasan bersama masyarakat dan sekolah. Pihak sekolah diimbau segera mendistribusikan makanan saat diterima, tidak menunda hingga lewat jam makan siswa.

Salah seorang orang tua siswa di Kota Mataram, Iskandar (35), mengaku khawatir dengan terjadinya kasus keracunan MBG di NTB. Apalagi, dia melihat SPPG terkesan tertutup, sehingga masyarakat khususnya orang tua siswa tidak mengetahui proses memasak menu MBG.

Dengan jumlah kasus dugaan keracunan MBG yang mencapai 252 kasus di NTB, sebagai orang tua dia merasa was-was. Untuk itu, dia menyarankan supaya pemerintah memberdayakan kantin sekolah untuk menyiapkan MBG bagi para siswa.

"Sebaiknya berdayakan kantin sekolah. Kasih dia anggaran yang sesuai dengan jumlah murid. Ndak dipatok seperti sekarang satu dapur melayani 3.000 siswa. Kalau melibatkan kantin sekolah bisa memangkas biaya distribusi juga. Tinggal dilakukan pengawasan agar sesuai standar," ujarnya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi NTB mencatat sebanyak lima kejadian dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB hingga bulan September 2025. Sebanyak 252 siswa di tiga Kabupaten yakni Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa mengalami gejala keracunan di sekolahnya setelah mengonsumsi MBG.

Dugaan keracunan awalnya dialami lima siswa di Lombok Tengah, tepatnya di SDN Repok Tunjang, Kecamatan Jonggat, pada 23 April 2025. Kemudian pada 3 September, sebanyak 17 siswa di SDN 1 Selat, Kecamatan Narmada, juga mengalami peristiwa yang sama.

Di kabupaten berbeda tepatnya di Kabupaten Sumbawa, juga terjadi peristiwa dugaan keracunan pada 9 September 2025 yang dialami 118 siswa dari beberapa sekolah, yakni SMAN 2 Sumbawa 50 siswa, MI NW Sumbawa 11 siswa, TK An Nurfalah 25 siswa dan SDN Lempeh 32 siswa.

Masih di kabupaten yang sama, pada 17 September 2025 terjadi lagi peristiwa dugaan keracunan yang dialami 106 siswa dari beberapa sekolah yakni MIN 3 Sumbawa 20 siswa, MTSN 2 Sumbawa 70 siswa dan MAN 3 Sumbawa 16 siswa. Baru-baru ini tepatnya pada 24 September 2025, kembali terjadi kasus dugaan keracunan MBG yang dialami oleh 6 siswa di MTSN Aunul Ibad Beroro, Lombok Tengah.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB sedang melakukan survei terkait pengaruh program MBG terhadap penurunan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di NTB. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan survei ini ditargetkan rampung November mendatang.

Sebelumnya, BPS NTB juga melakukan survei terkait respons masyarakat mengenai program MBG di NTB. Survei dilakukan terhadap SPPG, supplier, sekolah, siswa dan orang tua. Survei dilakukan khusus bagi penerima manfaat yang sudah mendapatkan MBG.

"Kemudian sekarang survei sedang berjalan. Kita ingin melihat efektivitas dan manfaatnya. Dampaknya terhadap penurunan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja," kata dia.

Wahyudin menyebutkan dalam satu SPPG, sebanyak 47 orang yang dipekerjakan mulai dari juru masak sampai pencuci omprengan. Perputaran uangnya juga dinilai cukup besar karena satu porsi MBG nilainya Rp15.000 untuk satu penerima manfaat per hari.

"Satu orang itu nilainya Rp15.000, terdiri dari Rp10 ribu makanan, Rp3.000 untuk pekerja dan Rp2.000 untuk operasional dapur. Kita akan melihat pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di NTB," tandas Wahyudin.