Lalu Gita Ingatkan Soal Keselamatan Kerja di Pembangunan Smelter AMNT

Gita mengingatkan supaya jangan ada gangguan-gangguan pada pengoperasian peralatan dan mesin. Untuk itu, perusahaan harus memastikan teknisinya harus profesional.

"Jangan sampai di sebuah lingkungan kerja tidak ada petugas yang profesional. Sehingga tidak memahami bagaimana bekerjanya sebuah mesin, akhirnya terjadi ledakan. Itu merugikan pekerja," terangnya.

Perusahaan harus punya teknisi profesional yang memastikan peralatan dan mesin bekerja dengan baik. Sehingga tidak ada ekses yang dapat merugikan pekerja.

Gita menegaskan industri kecil dan besar yang beroperasi di NTB harus memperhatikan aspek K3. Ia memberikan contoh seperti Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Lombok Timur. Ia meminta agar ada perlindungan atau proteksi terhadap para pekerja.

"Apakah penggunaan masker saat bekerja, dan ada pemeriksaan secara reguler kepada para pekerja. Harus dilakukan karena dia tetap mencium bau tembakau setiap hari, supaya dapat mengurangi ekses," imbuh Gita.

Pengawas Tenaga Kerja harus mengawal dunia usaha agar betul-betul menerapkan K3 supaya pekerja terlindungi. "Jadi tak ada unsur eksploitatif pekerja oleh pengusaha. Kalau tidak disediakan dukungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, tak boleh itu," tandasnya.

Terpisah, Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan pihaknya sudah mengingatkan PT AMNT agar tetap memerhatikan aspek K3 dalam pembangunan smelter. Para teknisi yang mengoperasikan peralatan dan mesin harus tetap dilakukan briefing sebelum bekerja.

"Seluruh peralatan harus diuji. Jangan sampai kejadian seperti Morowali, tungku meledak. Makanya perusahaan harus membentuk sistem manajemen K3. Kalau ada proyek dia harus membentuk P2K3 (Panitia Pengelola K3). Setiap kegiatan ada SOP, pengoperasian peralatan juga ada SOP. Itu harus diterapkan perusahaan," kata Aryadi.

Di AMNT sendiri, kata Aryadi, sudah punya 8 standar penting yang wajib diikuti para pekerja jika mengoperasikan peralatan atau mesin.

"Itu harus disosialisasikan. Sehingga targetnya zero accident," ujarnya.

Berdasarkan Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan 3 tahun terakhir, data jumlah kecelakaan kerja secara nasional termasuk diantaranya penyakit akibat kerja, diketahui terus meningkat. Pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja berjumlah 234.371 kasus, kemudian pada tahun 2022 angka kecelakaan kerja 298.137 kasus.

Sedangkan yang terbaru pada tahun 2023 sampai bulan Oktober, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebesar 315.579 kasus. Pada peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2024, Pemprov NTB memberikan penghargaan kepada perusahaan yang nihil kecelakaan kerja atau zero accident.

Perusahaan tersebut, antara lain:
1. PT. PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara
2. PT. Nindya - Bahagia Bangun, KSO. (Kabupaten Sumbawa Barat)
3. PT. Nindya - Lestari, KSO. (Kabupaten Sumbawa Barat)
4. PT. Sumbawa Timur Mining (Kabupaten Dompu)
5. PT. PLN Tarakan Region Nusa Tenggara (Kota Mataram)
6. PT. Angkasa Pura I (Kabupaten Lombok Tengah)
7. PT. Nindya Sacna, KSO. (Kabupaten Lombok Barat)
8. PT. Hutama Bangun Nusa, KSO. (Kabupaten Lombok Barat)