Kronologis Kades di Lombok Diduga Minta Foto Bugil Istri Warganya

Apriadi menjelaskan antara korban dan Kades Ungga sudah kenal sejak 2019. A pernah dibantu oleh Kades Ungga pada 2019, dimana pada saat itu terjadi pernikahan di bawah umur antara A dan salah seorang warga Desa Ungga.

Kasus pernikahan di bawah umur itu diproses hukum, A dibantu Kades Ungga sang laki-laki ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lombok Tengah. Saat pelaporan itu, A ditampung di rumah Kades Ungga kurang lebih selama satu minggu.

Proses hukum kasus pernikahan anak di bawah umur berjalan dan sang laki-laki dihukum penjara selama 4 tahun. Kemudian pada 2021, A menikah dengan salah seorang warga Desa Ungga atas nama Kariawan alias Odok. Pernikahan antara A dengan Kariawan, kata Apriadi, masih di bawah umur. Sehingga sempat dicoba untuk fihalang-halangi.

"Tetapi perempuan ini bilang kalau dihalangi menikah akan membongkar bobroknya Kades pada 2019. Sehingga A dinikahkan sama suaminya yang sekarang di rumah Kepala Desa. Yang menjadi wali nikah adalah kepala desa karena orang tuanya menyerahkan perwalian ke pak Kades," terang Apriadi

Sekitar bulan Agustus 2022, A berangkat menjadi TKI ke Arab Saudi. Baru enam bulan di Arab Saudi, A ingin dipulangkan ke Indonesia. Karena dia punya anak yang baru berusia 8 bulan. Suami A juga sudah berusaha memulangkan istrinya dari Arab Saudi.

Kemudian A mengontak Kades Ungga meminta bantuan untuk dipulangkan dari Arab Saudi. "Awal mulanya dari sana, terjadi percakapan itu, sampai ada permintaan foto telanjang bulat, foto payudara sampai miss V. Sehingga A bosan dengan tindakan kepala desa itu, dia memposting di TikTok dan Facebook," terangnya.

Postingan itu kemudian viral di media sosial, membuat masyarakat marah dan menggeruduk Kantor Kepala Desa Ungga. Masyarakat meminta Kades melakukan sumpah di atas Al-Quran untuk membuktikan tuduhan dia meminta agar A foto telanjang, benar atau tidak. Tetapi Kades Ungga menolak untuk melakukan sumpah di atas Al-Qur'an.

Apriadi menjelaskan tujuan aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat perempuan dan mengecam tindakan kepala desa Ungga yang diduga melakukan pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual ini bisa terjadi kepada siapa saja.

Pada saat aksi demonstrasi, Kades Ungga berdalih bahwa handphone (HP)-nya dibajak. Nomor HP-nya juga sudah lama tidak dipakai. "Tetapi sebelum kami demo, pak Kades tidak pernah melakukan upaya hukum untuk membuktikan dia tidak melakukan pelecehan seksual. Sehingga pada saat aksi, kita minta dia disumpah di atas Al-Quran. Dia memberikan bantahan di atas Al-Quran di hadapan masyarkat yang hadir ribuan orang tapi dia tidak mau," ungkap Apriadi.

Apriadi menambahkan masyarakat akan kembali menggelar demo menuntut Kades mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (10/2/2023). Tetapi pada hari itu ada kunjungan Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin, aparat kepolisian meminta supaya tidak demonstrasi tidak mengganggu kunjungan Wapres.

Sehingga, kata Apriadi, pihaknya akan menggelar musyawarah dengan warga apakah akan menggelar aksi demonstrasi pada hari Jumat atau Senin mendatang. Apriadi mengungkapkan pihaknya juga sudah bersurat secara elektronik kepada Bupati Lombok Tengah supaya memanggil Kades Ungga untuk mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual tersebut.

Masyarakat meminta Kades Ungga bersumpah di atas Al-Qur'an di hadapan masyarakat. "Karena bupatilah yang mengambil sumpah jabatan dia saat dilantik jadi Kades. Sekarang dengan adanya perbuatan tercela disumpah oleh bupati untuk meyakinkan masyarakat," kata Apriadi.

Jika Kades Ungga tetap tidak mau bersumpah di atas Al-Qur'an, maka apa yang menjadi dugaan masyarakat benar adanya. Masyarakat tidak rela dipimpin oleh Kades yang diduga melakukan pelecehan seksual. Untuk itu, Kades diminta mundur secara hormat atau pihaknya akan mendesak Bupati agar Kades Ungga dipecat.

Apakah ada rencana keluarga korban A untuk melaporkan dugaan pelecehan seksual itu ke aparat penegak hukum? Apriadi mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan delik aduan sesuai Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Sehingga pihak yang melapor adalah korban. Untuk itu, pihaknya meminta Kementerian Luar Negeri untuk membantu pemulangan A dari Arab Saudi.

"Supaya nanti korban yang melaporkan sendiri. Karena ini berbicara hukum pidana, ini delik aduan. Yang melaporkan korban langsung," kata Apriadi.

Sementara, Kades Ungga Suasto Hadiputro membantah tuduhan bahwa dia meminta A untuk foto bugil. Ia mengatakan nomor HP-nya dibajak dan sudah lama tidak ia gunakan. Suasto juga menolak untuk melakukan sumpah di atas Al-Quran. Ia mengatakan persoalan itu lebih baik dilakukan lewat hukum positif.

"Saya mengacu pada hukum positif. Silakan para pendemo melakukan upaya hukum. Jika ini memang benar, saya bertanggung jawab dunia akhirat. Begitupun saya, akan melakukan upaya hukum, pengaduan terkait tindak pidana ITE. Barang siapa menyebarkan, menghasut, semua akan ditindak tegas. Saya sampaikan bahwa itu tidak benar. Tidak pernah saya lakukan," katanya.