Mataram, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka rekrutmen ribuan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024. Pendaftaran dibuka mulai 20 November 2022 melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).
"Kita akan buka seleksi penyelenggara pemilu di tingkat badan ad Hoc yaitu PPK dan PPS mulai tanggal 20 November," kata Ketua KPU NTB Suhardi Soud dikonfirmasi IDN Times di Mataram, Sabtu (19/11/2022).
Suhardi menjelaskan pendaftaran calon personel PPK dan PPS Pemilu 2024 seluruhnya melalui aplikasi SIAKBA ini. Mereka tidak perlu lagi mendatangi Kantor KPU di masing-masing kota/kabupaten.
"Jadi, calon penyelenggara pemilu di kecamatan dan desa/kelurahan itu mendaftar di aplikasi Siakba. Tidak lagi datang ke kantor KPU. Tinggal mendaftar di SIAKBA," terangnya.
Suhardi mengatakan, pelaksanaan pilkada serempak 2024 mendatang membutuhkan ribuan personel petugas PPK dan PPS. Masing-masing kecamatan terdapat 5 orang PPK, sedangkan setiap desa/kelurahan dibutuhkan sebanyak 3 orang PPS.
NTB sendiri memiliki 116 kecamatan, 142 kelurahan dan 995 desa sehingga jumlah petugas dibutuhkan totalnya mencapai 3.991 orang.
"Pendaftaran dilakukan serentak se Indonesia tanggal 20 November mulai daftar. Kita berharap kader-kader terbaik di kecamatan dan desa/kelurahan bisa mendaftar menjadi penyelenggara pemilu, yang non partisan," harapnya.
Sebelumnya, KPU NTB menghitung estimasi biaya pemilihan gubernur (Pilgub) NTB pada 2024 sebesar Rp370 miliar. Estimasi kebutuhan anggaran tersebut berdasarkan hasil rancangan biaya Pilgub 2024 yang telah disusun KPU NTB.
Selain itu, pelaksanaan Pilgub NTB yang akan berbarengan dengan 10 kabupaten/kota juga akan menghemat pelaksanaan Pilkada NTB 2024. Anggaran yang disharing bisa mencapai tiga kali lipat atau Rp65 miliar.
Sebelumnya pilgub NTB 2018 lalu menyedot anggaran sebesar Rp167 miliar. Pada waktu itu, KPU NTB mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp220 miliar lebih. Berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD, anggaran Pilgub 2018 disetujui sebesar Rp188 miliar.
Namun, karena pelaksanaan pilgub 2018 berbarengan dengan Pilkada Lombok Barat, Pilkada Lombok Timur dan Pilkada Kota Bima, sehingga ada sharing anggaran mencapai Rp21 miliar.