KPK Kawal Kasus Tambang Emas Ilegal Sekotong Lombok yang Mandek

Dian menjelaskan KPK terus memonitor penanganan kasus ini di Balai Gakkum LHK. Dia mengatakan KPK berkoordinasi dengan KLH untuk penanganan kasus tambang emas ilegal yang melibatkan warga negara asing (WNA) Cina dan penyelenggara negara.

"Kita harus tunggu juga transisi di kementerian, saya monitor juga KLH. Karena Balai Gakkum pindah ke KLH. Mau ketemu orang KLH mereka masih sibuk pembentukan organisasi. Jadi agak menunggu ini," jelasnya.

Dian menambahkan Balao Gakkum LHK punya semangat untuk mengusut kasus tambang emas Sekotong. Mereka masuk melalui kerugian dari sisi lingkungan hidup.

Terlepas dari pemisahan Kementerian LHK, kata Dian, tantangan penanganan kasus ini cukup lumayan. Apalagi ada orang besar yang diduga berada di balik kasus tambang emas ilegal Sekotong. "Kita monitor terus. Kita monitor bareng-bareng," ajaknya.

Penyidik Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) telah memeriksa 23 saksi dalam kasus tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Mursal mengungkapkan ada dua warga negara asing (WNA) asal Cina dan penyelenggara negara.

Mursal menjelaskan berkas penyidikan kasus tambang emas ilegal Sekotong masih P19. Masih ada beberapa petunjuk dari jaksa peneliti yang harus dilengkapi oleh penyidik. Dia memastikan penanganan kasus ini masih tetap berjalan meskipun saat ini Kementerian LHK dipecah menjadi dua kementerian.

Dia menyebutkan ada 26 titik lokasi pertambangan emas ilegal di wilayah Sekotong Lombok Barat yang berada di kawasan hutan seluas 89,19 hektare. Puluhan hektare kawasan hutan itu dikeruk emasnya menggunakan alat berat oleh WNA Cina dan Taiwan.

Dari puluhan hektare kawasan hutan itu, ada juga yang masuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB). PT Indotan memiliki IUP tambang emas di Sekotong seluas 172 hektare.

Kerugian nagara diperkirakan Rp1,08 triliun, perkiraan dari KPK. Karena omzetnya Rp1,08 triliun pe tahun. Pada 2019, Dinas LHK NTB pernah turun ke lokasi, hanya masyarakat sekitar saja yang melakukan penambangan secara manual menggunakan pacul, linggis, palu dan betel.

Tetapi kemudian datang pemodal asing yang menambang menggunakan alat berat, serta menggunakan merkuri dan sianida yang merusak lingkungan.