Kodim Lotim Ancam Pidanakan Anggota yang Tidak Netral saat Pemilu 2024

Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro mengatakan, netralitas TNI wajib dilakukan tanpa syarat oleh seluruh prajurit TNI tidak terkecuali anggota Kodim Lotim.

Ditegaskannya, netralitas TNI dalam pesta demokrasi menjadi perhatian khusus pimpinan TNI saat berdinas dan bertugas.  

"Netralitas TNI sendiri diwujudkan dalam bentuk tidak memihak dan mendukung salah satu kontestan Pemilu maupun Pilpres, tidak memihak dan memberikan tanggapan, komentar dan penilaian kepada peserta Pemilu dan Pilpres," ujarnya.

Selian itu, ia juga mengatakan bahwa anggota tidak boleh memberikan fasilitas dinas, menyimpan atau menempel dokumen atau atribut peserta Pemilu dan Pilpres serta tidak memobilisasi organisasi sosial atau agama untuk kepentingan Parpol atau salah satu peserta Pemilu dan Pilpres. 

Mantan Danyonif 742/SWY ini, meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi, melaporkan dan mengadukan apabila menemukan anggota TNI tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada ke posko pengaduan di Makodim.

"Kita di Makodim sendiri sudah menyiapkan satu ruangan khusus untuk posko pengaduan netralitas TNI. Posko ini nantinya digunakan untuk menerima berbagai aduan dari masyarakat tentang anggota TNI yang tidak netral dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada," ujarnya.

Apabila ada aduan tentang anggota atau prajurit yang tidak netral dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada, maka oknum tersebut akan langsung dilakukan pengecekan dan diproses secara hukum yang berlaku di lingkungan militer. Bahkan bisa dipidana jika terbukti.

"Jika ada yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pada pemilu nanti, kita aka proses hukum bahkan kita pidanakan," tegasnya. 

Seperti diketahui, personel Babinsa TNI tersebar di seluruh desa di 21 Kecamatan di Lombok Timur. Setiap personel ditugaskan untuk membina masing-masing desa.