Kisah Petugas KPPS di Bima, Ada yang Kapok karena Gak Kuat Lembur

19 Feb 2024, 13:24 WIB

Foto anggota KPPS 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (IDN Times/Juliadin)

Bima, IDN Times - Situasi pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 membuat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja lembur. Mereka bekerja dari pagi hingga ketemu pagi lagi. Ada yang merasa senang, ada juga yang justru merasa kapok.

Pantauan langsung IDN Times khusus di TPS 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi. Tujuh anggota KPPS terlihat berjibaku dengan tugas pokoknya masing-masing. Mulai dari memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang dituliskan pada Model C6. Kemudian mereka juga harus memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin dan menandatangani surat suara.

Selanjutnya memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih hingga membantu memasukkan surat suara yang dicoblos dari lansia ke kotak surat suara. Setelah itu mereka harus melakukan penghitungan surat suara.

1. Bekerja lembur

Suasana saat pencoblosan di TPS 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (IDN Times/Juliadin)

Edo Wardo Saputra, anggota KPPS 05 mengaku menjadi anggota KPPS adalah pekerjaan yang menyenangkan dan membanggakan. Karena bisa jadi bagian penyelenggara pemilu dalam melahirkan perwakilan rakyat dan pemimpin tertinggi di Indonesia.

"Menyenangkan sih, meskipun banyak lelahnya, karena bisa jadi bagian ikut serta sebagai penyelenggara pemilu," katanya pada IDN Times Minggu sore (18/2/2024).

Menurut Edo, menjadi anggota KPPS dibutuhkan tenaga ekstra dan harus ditopang imun tubuh yang kuat. Hal ini bukan tanpa sebab, karena pekerjaan KPPS lembur dari pagi hingga ketemu pagi pada hari berikutnya.

"Kita bekerja dan standby menjaga kotak suara di TPS itu cukup lama. Kalau dikalkulasikan hampir 40 jam hingga kotak suara diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS)," jelas pria yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Soromandi ini.

2. Bermalam di TPS

Foto sejumlah anggota KPPS di Desa Wadukopa yang istrahat beralaskan kardus di TPS akibat kelelahan (IDN Times/Juliadin)

Ia bersama sejumlah rekannya harus begadang dan bermalam di TPS untuk menjaga keamanan kotak surat suara. Mereka khawatir, hasil pesta demokrasi itu raib atau dirusak oleh oknum yang merasa tidak puas dengan perolehan surat suara.

"Kejadian itu bukan hal yang tidak mungkin, itu bisa saja terjadi karena kasus begitu bukan lagi hal baru dalam pemilu. Makanya kami jaga keamanan kotak surat suara, karena gak mau hal itu terjadi," bebernya.

Bagi Edo, tidak kapok jadi anggota KPPS meskipun banyak lelah yang dirasakan selama bertugas. Karena lelahnya hanya berlangsung sekitar 40 jam dan itu selaras dengan honor yang didapatkan yakni Rp1,1 juta.

"Lumayan dapat honor segitu banyak dan itu hanya kerja sekitar 2 hari. Daripada gak ada pemasukan sama sekali, kan lumayan untuk isteri dan anak," terangnya.

3. Kapok jadi anggota KPPS

Foto Wahyudin ketua KPPS 03 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten (IDN Times/Juliadin)

Hal yang dialami Edo Wardo Saputra, berbeda dengan yang dirasakan oleh Gapo Rano, salah satu anggota KPPS 04 Desa Wadukopa. Dia justru merasa kapok jadi penyelenggara pemilu, karena pekerjaan itu harus standby di TPS hingga logistik diserahkan ke PPS.

"Kapok saya jadi anggota KPPS. Pengalaman kemarin, cukup yang pertama dan terakhir, kalau untuk penyelenggara Pilkada mungkin saya masih mau," katanya pada IDN Times.

Bagi guru SD ini, honor yang diperoleh Rp1,1 juta tak sebanding dengan lelahnya jadi anggota KPPS. Selain harus standby di TPS, juga ragam tekanan yang dirasakan karena dipandang miring oleh masyarakat setempat.

"Kadang kami dianggap curang ini itu oleh masyarakat. Padahal kami bekerja sesuai aturan yang ditetapkan," katanya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.