Ketimpangan Gender di NTB, Hanya 1,59 Persen Perempuan Duduk di DPRD

Wahyudin menjelaskan ada tiga dimensi pembentuk IKG, yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar kerja. Dikatakan, perbaikan IKG NTB 2022 dipengaruhi oleh perbaikan dimensi pemberdayaan. Dimana, perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat dibandingkan laki-laki.

"Persentase perempuan meningkat dari 27,21 persen pada tahun 2021 menjadi 29,68 persen pada tahun 2022, sedangkan persentase laki-laki menurun dari 38,17 persen pada tahun 2021 menjadi 36,78 persen pada tahun 2022," terang Wahyudin.

Ketimpangan gender Provinsi NTB sejak 2018 hingga 2022 secara umum mengalami penurunan. Sejak tahun 2018, IKG berkurang sebesar 0,071 poin, dengan rata-rata penurunan 0,0178 poin per tahun.

"Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Namun demikian terjadi kenaikan ketimpangan gender pada tahun 2019 sebesar 0,091 poin," terangnya.

Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2021 yang turun 0,012 poin, utamanya dipengaruhi oleh menurunnya ketimpangan dalam dimensi pendidikan. Persentase penduduk perempuan umur di atas 25 tahun dengan pendidikan SMA ke atas meningkat dari 24,20 persen pada tahun 2020 menjadi 27,21 persen pada tahun 2021.

Wahyudin mengatakan ketiga dimensi pembentuk IKG secara umum mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan dalam kesehatan reproduksi semakin menurun. Sementara, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja semakin setara.

Dimensi kesehatan reproduksi perempuan dibentuk dari 2 indikator, yaitu proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun (MHPK20).

Pada tahun 2018, angka MTF sebesar 0,351, kemudian secara berturut-turut turun hingga menjadi 0,300 pada tahun 2021, dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,305. Ia mengungkapkan indikator MHPK20 selama tahun 2018-2022 cenderung berfluktuasi.

"Pada tahun 2018 MHPK20 sebesar 0,285, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 0,334. Pada dua tahun berikutnya menurun menjadi 0,311 dan 0,308, sampai dengan tahun 2022 menjadi 0,304," teangnya.

Kemudian, dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Selama periode 2018-2022, persentase perempuan anggota legislatif cenderung tetap.

"Namun sejak tahun 2019 terus mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini merepresentasikan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan masih belum setara," ucapnya.

Wahyudin menambahkan persentase penduduk usia 25 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase penduduk laki-laki pada tahun 2018 sebesar 35,61 persen meningkat pada tahun 2019 menjadi 38,40 persen.

Namun mengalami penurunan dari tahun 2021 dan 2022 yaitu menjadi 38,17 persen dan 36,78 persen. Sementara persentase penduduk perempuan meningkat dari 24,37 persen pada tahun 2018 menjadi 29,68 persen pada tahun 2022 atau meningkat 5,31 persen.

"Peningkatan pendidikan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki membuat tingkat pendidikan antara perempuan dan laki-laki menjadi lebih setara," tuturnya.

Selama kurun waktu 2018 - 2022, perkembangan ketimpangan gender di tingkat kabupaten/kota di NTB semakin baik. Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi NTB, kata Wahyudin, setiap tahun mengalami penurunan ketimpangan gender. Pada tahun 2022, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kabupaten Sumbawa yaitu 0,432 poin, diikuti oleh Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 0,476 poin dan 0,480 poin.

"Ada 6 kabupaten di Provinsi NTB yang mengalami penurunan ketimpangan gender dan hanya 4 kabupaten/kota di Provinsi NTB yang mengalami peningkatan ketimpangan gender," sebutnya.

Adapun IKG pada 10 kabupaten/kota di NTB tahun 2022, yaitu Lombok Barat 0,549, Lombok Tengah 0,601, Lombok Timur 0,568, Sumbawa 0,432, Dompu 0,537, Bima 0,589, Sumbawa Barat 0,545, Lombok Utara 0,560, Kota Mataram 0,476 dan Kota Bima 0,480.