Kesulitan, Pemprov NTT Butuh Bantuan Tangani 145 Ribu Anak Tidak Sekolah

Ambros meminta semua pihak membantu mereka melalui kolaborasi bersama meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan di NTT. Alasannya, sektor pendidikan mempunyai banyak permasalahan yang terkait dengan sektor ekonomi atau kemiskinan, sehingga perlu keterlibatan bersama.

"Karena 145 ribu lebih anak kita di NTT ini belum menikmati hak atau mengakses pendidikan. Kita bicara Indonesia Emas tapi masih banyak di sini yang belum bersekolah. Sementara yang sudah bersekolah pun masih bergumul dengan kekurangan sarana prasarana dan masalah lain-lain," kata Ambros, Jumat (25/7/2025).

Pada 2024 pun mereka telah mencetuskan Gerakan Kembali ke sekolah dengan dukungan dari UNICEF. Gerakan ini diinisiasi pada Hari pendidikan Nasional 2024. Ada pula Gerakan NTT Membaca dan Menulis di tahun yang sama, namun ia dorongan untuk mengentaskan ATS perlu lebih masif lagi.

ATS tertinggi di NTT ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan 22.459 anak, diikuti Sumba Barat Daya dengan 13.900 anak, dan Kabupaten Kupang dengan 11.628 anak. Ia menyebut data ini dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP).

Untuk itu pihaknya ke depan akan menyiapkan beasiswa khusus bagi anak-anak kurang mampu. Namun sasarannya hanya 1.319 ribu anak dari keluarga miskin yang berprestasi tingkat SMA sederajat.

"Kita siapkan juknisnya dan sudah kita minta dari sekolah-sekolah, lebih cepat lebih baik untuk dalam tahun ajaran berikutnya," jawabnya saat diwawancarai.

Yaswardi selaku Widyaprada Ahli Utama Kemendikdasmen RI juga mempaparkan data tersebut dalam workshop pendidikan di Kupang. Ia saat itu mewakili Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Angka ATS terutama pada jenjang pendidikan menengah atas, papar Yaswardi, mencapai 2,4 juta anak dari total 3 juta ATS di semua jenjang pendidikan di Indonesia.

"Ini sebesar 70 persen dari total populasi ATS pada 2024 berdasarkan data BPS," saat membuka kegiatan itu di Hotel Aston Kupang.

Penyebab utamanya ATS ialah keterbatasan ekonomi, hambatan geografis, kondisi sosial dan budaya, serta anak-anak yang terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga.

Untuk Provinsi NTT per 2024, angka partisipasi kasar (APK) di tingkat SMA atau sederajat sebesar 100,51 persen. Memang relatif tinggi, kata dia, namun tak seimbang dengan angka partisipasi murni (APM) yang masih 70 persen.

"Artinya ada disparitas atau kesenjangan cukup besar antara anak yang mengakses pendidikan dan yang benar-benar dalam usia sekolah yang sesuai," tukasnya.

Ia pun menyayangkan angka anak tidak sekolah di NTT yang terbilang signifikan karena dari rata-rata lama sekolah saja hanya sekitar 8,2 tahun.

"Berarti rata-rata di kelas 2 SMP yang mencerminkan tingginya potensi anak untuk masuk kategori rentan putus sekolah," tukasnya lagi.