Kepala Desa di Lombok Timur Protes Kekacauan Data Bantuan Pangan
Lombok Timur, IDN Times - Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur (Lotim) melayangkan protes resmi terhadap kekacauan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini digunakan sebagai dasar penyaluran Bantuan Pangan (BAPANG) dari Kementerian Ketahanan Pangan. Alih-alih meringankan beban masyarakat, program ini justru disebut memicu gejolak sosial akibat data yang dinilai tidak akurat.
Ketua FKKD Lombok Timur, Hairul Ikhsan, mengungkapkan bahwa ketidakjelasan data DTSEN telah menyebabkan distribusi BAPANG tidak merata. Beberapa desa mengalami pemotongan drastis penerima bantuan, sementara wilayah lain justru mendapat tambahan tanpa dasar yang jelas.
"Ini sudah di luar kendali kami. Warga marah karena banyak yang seharusnya dapat bantuan malah tidak tercatat. Sementara kami, para kepala desa, yang tidak tahu menahu soal data ini jadi sasaran kemarahan," tegas Ikhsan.
1. Berpotensi memicu konflik
Ihksan memperingatkan, jika data DTSN tidak segera ditangani, situasi ini berpotensi memicu konflik horizontal antarmasyarakat, sebab menimbulkan kecemburuan sosial. Sementara yang jadi sasaran adalah pemerintah desa. Karena itu, pihaknya berencana mengambil langkah untuk menghadap langsung ke Kementerian Sosial RI di Jakarta untuk meminta perbaikan data.
"Kami tidak mau terus jadi korban demo warga. Kalau pusat tidak bergerak cepat, kami akan turun tangan sendiri. Awal Agustus ini, kami akan ke Jakarta untuk bertemu Kemensos," tegas Hairul.
2. Minta desa dilibatkan untuk verifikasi data
FKKD menuntut pelibatan aktif pemerintah desa dalam proses verifikasi data penerima BAPANG. Menurut mereka, kepala desa dan perangkat lokal paling memahami kondisi riil masyarakat, sehingga bisa memastikan bantuan tepat sasaran.
Karena pendataan DTSEN tidak melibatkan pemerintah desa, sehingga banyak warga yang seharusnya berhak malah terhapus dari daftar.
"Selama ini, data DTSEN dibuat tanpa koordinasi dengan desa. Hasilnya? kacau. Kami minta ada revisi dan melibatkan desa dalam proses validasi," tegasnya.
FKKD khawatir jika tidak ada tindakan nyata, gelombang protes warga bisa meluas.
"Kami sudah berusaha menenangkan masyarakat, tapi kesabaran ada batasnya. Jangan sampai nanti muncul aksi massa karena rakyat merasa dizalimi," ujarnya.
3. Dinsos akui kekacauan data Bapang
Menanggapi protes pemerintah desa, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Timur, Suroto, mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan penuh untuk memperbaiki data penerima yang disebut "amburadul" oleh para kepala desa.
Suroto menjelaskan, penyaluran beras Bapang merupakan program nasional yang diatur langsung oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Bulog, dengan mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kami hanya menjalankan kebijakan pusat. Jika ada kesalahan data, kami laporkan, tetapi kewenangan perbaikan ada di tingkat kementerian," tegas Suroto.
Ia mengakui bahwa DTSEN masih baru dan memungkinkan adanya ketidaksesuaian data. Namun, perbaikan harus menunggu verifikasi dan validasi (verval) sesuai petunjuk pusat.
"Ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Lombok Timur. Mekanismenya nanti akan disesuaikan dengan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah pusat," pungkasnya.
