Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meninjau Gedung lantai 3 DPRD NTB.
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mengatakan renovasi Gedung Utama DPRD NTB yang hangus dibakar massa akan dimulai pada 2026. Dia mengaku sudah menggelar rapat dengan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB Kementerian PU di Dinas PUPR NTB.
Pada tahun ini, Kementerian PU baru menangani Gedung Sekretariat DPRD NTB yang rusak ringan. Sedangkan Gedung Utama DPRD NTB yang rusak berat akibat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu, bakal ditangani pada 2026.
Anggota DPR RI yang membidangi infrastruktur ini mengatakan bahwa Gedung Utama DPRD NTB yang hangus dibakar massa tidak akan dihancurkan. Kementerian PU hanya melakukan renovasi dan memperkuat fondasi bangunan. Dia meminta agar ruang rapat paripurna dibangun duluan sedangkan ruangan lainnya bisa belakang. Sehingga, Gedung Utama DPRD NTB bisa digunakan untuk rapat paripurna.
Renovasi Gedung DPRD NTB diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp100 miliar. Dinas PUPR NTB mengajukan anggaran sebesar Rp76 miliar untuk rehab Gedung dan Sekretariat DPRD NTB yang hangus dibakar massa. Namun, karena rehab tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi terkini dan harus tahan gempa dengan kekuatan magnitudo 9,8 maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp100 miliar.
Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menambahkan bahwa gedung yang lama tidak dilakukan pembongkaran, tetapi akan diperkuat struktur bangunannya. Untuk itu, akan dilakukan penambahan beberapa dinding beton atau dinding geser sehingga bangunan Gedung DPRD NTB tahan gempa dengan magnitudo 9,8.
Gedung DPRD NTB yang dibakar massa, sebelumnya dirancang tahan gempa dengan magnitudo 6 sampai 7. Dengan renovasi yang akan dilakukan Kementerian PU, Gedung DPRD NTB dirancang tahan gempa dengan magnitudo 9,8.