Kementerian PU Hanya Rehab Kantor DPRD NTB yang Dibakar Massa

13 Sep 2025, 16:00 WIB

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meninjau Gedung lantai 3 DPRD NTB yang ludes terbakar, Sabtu (13/9/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) hanya merehabilitasi Kantor DPRD NTB yang hangus dibakar massa pada aksi demonstrasi pada Sabtu (30/8/2025). Rahab Kantor DPRD NTB diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp100 miliar.

Pada Sabtu (13/9/2025), Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi didampingi Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB Kementerian PU Dades Prinandes dan Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin meninjau Gedung Kantor DPRD NTB yang ludes terbakar. Pada kesempatan tersebut dipastikan tidak dilakukan pembangunan baru Kantor DPRD NTB, tetapi hanya dilakukan rehab oleh Kementerian PU.

"Gedung ini rehab saja. Sudah ada komitmen dan perintah dari Menteri PU untuk mempercepat rehab gedung ini agar bisa segera dipergunakan," kata Mori.

1. Gedung DPRD NTB segera direhab

Kondisi gedung lantai 3 DPRD NTB yang ludes terbakar. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mori bersama pejabat Kementerian PU dan Kepala Dinas PUPR NTB meninjau lantai 3 Gedung DPRD NTB yang atapnya ludes terbakar. Lantai 3 Gedung DPRD NTB selama ini digunakan sebagai ruang rapat paripurna.

Dia mengatakan kondisi Gedung DPRD NTB memang sudah hancur namun, tiang-tiang fondasinya masih tetap kokoh. Untuk itu, gedung wakil rakyat NTB yang berada di Jalan Udayana Kota Mataram itu akan segera direhab oleh Kementerian PU.

"Mengingat Kantor DPRD NTB ini adalah tempat banyak keputusan-keputusan daerah yang sifatnya strategis diputuskan di gedung ini. Saya datang bersama Kepala Balai mewakili Kementerian PU dan sudah ada komitmen langsung dari presiden melalui Menteri PU bahwa penanganan kantor yang rusak akibat kerusuhan akhir Agustus lalu akan ditanggung pemerintah pusat," jelas Mori.

2. Rehab Kantor DPRD NTB diperkirakan telan anggaran Rp100 miliar

Kondisi Gedung DPRD NTB yang hangus terbakar, Minggu (31/8/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sebelumnya, Dinas PUPR NTB mengajukan anggaran sebesar Rp76 miliar untuk rehab Gedung dan Sekretariat DPRD NTB yang hangus dibakar massa. Sedangkan untuk bangun baru, diusulkan anggaran sebesar Rp200 miliar.

Namun, karena rehab tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi terkini dan harus tahan gempa dengan kekuatan magnitudo 9,8 maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp100 miliar.

Mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu menjelaskan bahwa gedung yang lama kapasitasnya untuk menampung 55 anggota DPRD NTB. Sekarang, jumlah anggota DPRD NTB sebanyak 65 orang, sehingga rehab Kantor DPRD NTB juga menyesuaikan kebutuhan saat ini.

"Sekarang kita usulkan dengan tahan gempa magnitudo 9,8. Tentunya akan ada tambahan biaya tersendiri. Kalau hitungannya ini pasti di atas Rp100 miliar," sebut Ketua DPW Partai Nasdem NTB itu.

3. Akan ditambah dinding beton

Kondisi Gedung DPRD NTB yang hangus terbakar, Minggu (31/8/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menambahkan bahwa gedung yang lama tidak dilakukan pembongkaran, tetapi akan diperkuat struktur bangunannya. Untuk itu, akan dilakukan penambahan beberapa dinding beton atau dinding geser sehingga bangunan Gedung DPRD NTB tahan gempa dengan magnitudo 9,8.

Gedung DPRD NTB yang dibakar massa, dirancang tahan gempa dengan magnitudo 6 sampai 7. Dengan rehab yang akan dilakukan Kementerian PU, Gedung DPRD NTB dirancang tahan gempa dengan magnitudo 9,8.

"Supaya bisa nanti bisa tahan gempa magnitudo 9,8 SR. Sehingga bangunan ini setelah direhab ramah gempa terhadap penghuninya," jelas Sadimin.

Sadimin menambahkan bahwa rehab Gedung DPRD NTB akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemprov NTB sedang melengkapi persyaratan administrasi supaya penanganan oleh Kementerian PU segera dilakukan.

Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB Kementerian PU Dades Prinandes juga mengatakan hal yang sama. Bahwa rehab Gedung DPRD NTB akan segera dilakukan dan ditargetkan rampung pada 2026.

"Secepatnya dilakukan rehabilitasi. Saya kira serentak dengan daerah lain juga," kata Dades.