Kementerian P2MI Gandeng TNI/Polri Berantas Pengiriman PMI Ilegal
Mataram, IDN Times - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggandeng TNI/Polri untuk memberantas pengiriman PMI secara ilegal atau nonprosedural. Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi konsen Kementerian P2MI, karena merupakan salah satu lumbung PMI di Indonesia.
"Saya dengan pak Noerman (Kepala BP3MI NTB), kita sangat konsen. Makanya di NTB ada BP3MI dan beberapa pos pelayanan. Agar para calon PMI bisa menjangkau informasi yang valid, dan prosedur terkait penempatan PMI," ujar Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla di Mataram, Jumat (14/2/2025).
1. Warning penyalur PMI ilegal
Dzulfikar memberikan warning kepada para calo yang melakukan pengiriman PMI secara ilegal untuk menghentikan aksinya. Termasuk juga berhenti mengimingi-imingi masyarakat berangkat bekerja ke luar negeri secara nonprosedural.
"Karena Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan penegasan kepada kita agar tidak pandang bulu dan mengambil langkah tegas terhadap oknum tersebut," kata Dzulfikar.
Dia menjelaskan Kementerian P2MI menggandeng TNI/Polri untuk memberantas sindikat pengiriman PMI ilegal. Kemudian di daerah, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) menindaklanjutinya dengan bekerja sama dengan Polda dan TNI.
"Bilamana di kedua belah pihak itu akan diambil langkah tegas. Kemudian jika itu dilakukan pihak swasta, tentu lebih memudahkan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan," terangnya.