Kementerian BUMN Tawarkan Sanding Data Lahan Mandalika di Jakarta

Wirawan menjelaskan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat terkait penyelesaian lahan Mandalika, Gubernur NTB Zulkieflimansyah sudah membentuk Tim Percepatan dan Mediator Penyelesaian Lahan Mandalika. Dimana, dirinya yang saat ini menjabat Asisten III Setda Provinsi NTB ditunjuk sebagai ketua tim.

Langkah awal yang dilakukan Tim Percepatan dengan berkomunikasi dengan Kementerian BUMN pada Jumat (3/2/2023). Pihaknya menggelar pertemuan atau rapat koordinasi secara virtual yang diikuti Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN Endra Gunawan. Sedangkan dari Pemprov NTB hadir juga Kepala Biro Hukum dan Bakesbangpoldagri NTB.

"Ada beberapa kesepakatan, Kementerian BUMN siap untuk memberikan data yang diminta warga melalui penasehat hukumnya. Kemudian nanti akan diserahkan kepada Pemprov NTB. Sehingga alasan yang dikemukakan ITDC bahwa harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN sudah tuntas. Karena Kementerian BUMN sudah menyanggupi memberikan data itu," katanya.

Tinggal sekarang, kata Wirawan, sedang dibicarakan soal teknisnya. Apakah sanding data itu dilaksanakan di Jakarta atau NTB. Karena kesibukan, Kementerian BUMN menawarkan kegiatan sanding data dilaksanakan di Jakarta pada 14 Februari 2023.

Tetapi, lanjut Wirawan, sesuai arahan Gubernur, supaya sanding data dilaksanakan di NTB. Karena yang terlibat nanti menerima data itu bukan hanya Pemprov NTB tetapi juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB.

"Data itu akan disandingkan dengan data yang dimiliki masyarakat sehingga historis terkait informasi mengenai transaksi uangnya, siapa yang menerima pembayaran dan seterusnya kita harapkan clear setelah mengadu data yang diserahkan ITDC atas persetujuan Kementerian BUMN dan data yang dimiliki masyarakat," pungkas mantan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB ini.

Sementara, Juru Bicara Aliansi Pejuang Lahan KEK Mandalika M. Samsul Qomar mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi sanding data akanbdilaksanakan pada 14 Februari mendatang. Untuk itu, pihaknya menyiapkan berkas tambahan dan saksi-saksi sebagai bentuk kesiapan.

"Yang akan datang menurut pak Asisten adalah kuasa hukum Kementerian BUMN bersama pihak ITDC . Dimana sanding data itu akan membuka alas hak warga yang disandingkan dengan APHAT ITDC dan BPN. Tentu ini sangat kami apresiasi dan tunggu karena sengkarut ini sudah sangat lama dinanti-nantikan," katanya.

Qomar optimis warga akan menang dalam sanding data nanti sehingga pembayaran juga tidak perlu menunggu terlalu lama . Memang, jika mengacu pada 9 bidang HPL yang kemarin dibayar, butuh waktu 6 bulan, setelah verifikasi data baru pembayaran.

"Mudahan jika setelah sanding data selesai dan ada yang menang prosesnya bisa lebih cepat minimal sebelum MotoGP atau paling cepat 4 bulan. Kami juga yakin pak gubernur akan melakukan hal yang sama dengan penyelesaian terdahulu karena posisi mereka sama sudah diklaim HPL semua," harapnya.

Ia meminta pihak ITDC juga tidak melakukan aktivias kucing-kucingan saat ini. Di beberapa tanah warga, tiba-tiba dipasang plang HPL bodong dan tidak jelas. Plank intimidasi ini tidak semestinya dilakukan apalagi tujuannya mengancam warga."Hentikan aktivitas sebelum ada kepastian dari proses sanding data," tandasnya.

Sebanyak 78 KK, warga yang mengklaim lahan di KEK Mandalika telah mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan ke Biro Hukum Setda NTB dalam rangka penyandingan data dengan ITDC. Dengan luas lahan 109 hektare lebih.