Kupang, IDN Times - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menangani 77 kasus korupsi sepanjang 2025 ini yang telah dalam tahap penyelidikan. Kepala Kejati NTT, Zet Tadung Alo, mengungkap ini pada Selasa (2/9/2025) di kantornya.
Zet mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kinerja kejaksaan yang profesional dalam penegakan hukum di wilayah NTT, khususnya terkait korupsi. Ia berharap semua kasus dapat tertangani dengan baik.
Zet menyebut dari 77 kasus tahap penyelidikan ini, 8 kasus ditangani oleh Kejati NTT. Sementara 69 kasus lainnya ditangani oleh kejaksaan negeri (kejari) di kabupaten kota.
Kasus dalam tahap penyidikan ada 45 perkara, yakni 21 perkara ditangani langsung Kejati NTT, lalu 24 perkara ditangani kejari seluruh NTT. Kemudian yang sudah naik penuntutan sebanyak 40 perkara, yakni 25 kasus yang ditangani kejaksaan, 14 perkara dari kepolisian dan 1 perkara dari kepabeanan.
Sementara total uang negara yang telah mereka selamat sepanjang 2025 ini mencapai Rp Rp6.083.777.086 atau Rp6,08 miliar. Kejati NTT sendiri menyelamatkan Rp2,7 miliar, sedangkan kejari se-NTT menyelamatkan Rp3,3 miliar.
"Sampai Agustus 2025 kemarin total penyelamatan keuangan negara yang berhasil dicapai ialah Rp6 miliar itu dan kontribusi terbesar di Kejati NTT," tukasnya.
Untuk Kejati NTT sendiri, kata Zet, kasus korupsi ini ditangani oleh Kasus korupsi ini ditangani oleh Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTT. Sementara dari di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTT, ada Rp984 juta keuangan negara yang berhasil diselamatkan.
"Untuk sepanjang tahun 2025, dari Bidang Datun Kejati NTT sudah menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara sebesar Rp984.285.881," tandasnya.
Demikian maka total penyelamatan uang negara di wilayah NTT sepanjang 2025 ini berjumlah Rp11.450.233.378.
Zet pada saat yang sama membuat pameran foto mengenai dampak korupsi terhadap pembangunan dari kasus-kasu yang telah mereka tangani. Pameran dalam rangka Hari Lahir Kejaksaan ke-80 ini, kata dia, untuk mengajak semua pihak mengawasi anggaran negara agar benar-benar dipakai dalam pembangunan yang berkeadilan. Pihaknya pun telah memberikan pelayanan hukum dan kerja sama (MoU) sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat.
"Bidang Datun Kejati dan Kejari se-NTT telah memberikan 348 layanan konsultasi hukum langsung, serta 148 layanan hukum melalui HaloJPN. Selain itu, hingga Agustus 2025, telah ditandatangani 76 Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai stakeholder, sebagai wujud nyata sinergi antara Kejaksaan dengan lembaga pemerintah maupun mitra kerja strategis." tandasnya.