Kecurangan PPDB 2023, Dikbud NTB Sebut 327 Calon Siswa Baru Ubah KK

Kecurangan PPDB 2023 dengan mengubah KK terdeteksi dari database yang dimiliki Dinas Dikbud NTB. Dinas Dikbud NTB memiliki database calon siswa baru sejak Desember 2022. Begitu dikroscek KK calon siswa baru saat PPDB dengan database, ditemukan masalahnya.

Aidy menjelaskan pihak sekolah sudah diminta melakukan validasi ulang selama 5 hari pada saat pelaksanaan PPDB beberapa pekan lalu. "Sekolah sudah melaporkan dan ada yang memang tidak daftar ulang ke sekolah, mungkin menyadari apa yang dilakukan salah," tuturnya.

Dengan adanya temuan ratusan calon siswa baru yang mengubah KK demi masuk sekolah favorit dan tidak diluluskan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Sehingga tidak terulang pada pelaksanaan PPDB tahun depan.

"Mungkin ke depan itu, zonasi itu bukan hanya melihat KK tapi juga melihat asal ijazahnya. Kalau dari asal SMP tertentu, dia dekatnya dengan SMA tertentu maka itu bisa kita kawinkan. Mungkin satu dua yang berkasus dari Lombok Timur, Bima, ikut keluarganya. Karena zona kota ini memang diminati," terangnya.

Aidy merespons kritikan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana kepada Dinas Dikbud NTB soal kekisruhan PPDB 2023. Menurutnya, kritikan Wali Kota Mataram itu sangat bagus. Tetapi Aidy meminta Mohan menata manajemen di internal kelurahan hingga Dinas Dukcapil.

Sehingga, dapat mencegah orang mengubah KK demi masuk sekolah favorit saat pelaksanaan PPDB. "Saya mendengar kritik pak Wali Kota Mataram bagus. Supaya beliau juga menata manajemen di internal kota. Seperti koordinasi maksimal dengan Dukcapil, kepala lingkungan dan lurah," katanya.

Pada Agustus mendatang, Dinas Dikbud NTB akan melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB 2023. Pihaknya akan mengundang DPRD NTB, Pemkot Mataram, kejaksaan, inspektorat dan Ombudsman untuk mencari solusi terbaik supaya pelaksanaan PPDB tahun depan menjadi lebih baik dari 2023.

Terkait jumlah calon siswa baru yang belum mendapatkan sekolah, Aidy mengatakan dirinya masih melakukan pengecekan data. Karena baru pulang dari kunjungan kerja di Kota Bima.

"Bahwa ada kuota yang masih tersisa di sekolah-sekolah tertentu. Namun sebagian masyarakat ingin sekolah tertentu juga, problemnya di situ. Jadi, dari sisi ketersediaan kursi gak masalah. Masih ada, tapi masyarakat memaksa anaknya di sekolah favorit, itu yang bikin Kadis puyeng," ungkap Aidy.

Ia memberikan contoh seperti SMAN 11 Mataram, belum ada satu pun siswa yang didistribusikan ke sekolah tersebut melakukan daftar ulang. Padahal dari sisi sarana dan prasarana, sekolah tersebut cukup lengkap.

"Mungkin masyarakat belum mengetahui perkembangan terakhir SMAN 11 Mataram. Itu sudah lengkap semua bangunannya," terangnya.