Kasus Perkawinan Anak NTB Tertinggi di Indonesia, Unicef Turun Tangan

20 Mei 2025, 07:05 WIB

Ilustrasi perkawinan anak. (dok. IDN Times)

Mataram, IDN Times - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di peringkat pertama kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Kondisi ini membuat salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Children’s Fund (Unicef) turun tangan.

Unicef bekerja sama dengan pemerintah daerah menekan angka perkawinan anak melalui program Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia (Berani). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan, serta mencegah perkawinan anak melalui intervensi di tingkat desa.

1. Perkawinan anak berdampak pada stunting dan KDRT

Ilustasi pengukuran tinggi stunting (sumber: Unair)

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB, Sinta Agathia Iqbal menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Sahan dan Perwakilan Unicef Zubedy Koteng. Tujuannya untuk menekan angka kasus perkawinan anak di NTB, khususnya di tiga kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi, Senin (19/5/2025).

"Saya rasa ada tiga aspek yang harus diperhatikan mulai dari anak remaja yang bersangkutan, orang tua dan lingkungan sekolahnya," kata Sinta.

Dia mengatakan Pemprov NTB berkomitnen untuk menurunkan kasus perkawinan anak hingga mencapai angka nihil dengan bekerjasama di semua lini. Dia meminta dinas dan pihak terkait dapat bekerja sama agar sejalan, sehingga mampu menurunkan angka perkawinan anak di NTB.

Istri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ini mengatakan NTB menduduki posisi pertama kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Hal ini berdampak pada tingginya angka stunting dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di NTB.

2. Atasi kendala dalam mengakhiri perkawinan anak

ilustrasi trauma penganiayaan KDRT (freepik.com/freepik)

Perwakilan Unicef Zubedy Koteng menjelaskan bahwa organisasi PBB ini berperan penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui program Berani. Program Berani merupakan program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Kanada.

"Tujuannya mendukung upaya pemerintah mengatasi kendala dalam mengakhiri perkawinan anak," ujar Zubedy.

Program ini mencakup lima strategi utama yang saling mendukung. Meliputi optimalisasi kapasitas anak, lingkungan yang mendukung, aksesibilitas dan perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

3. Tiga kabupaten tertinggi kasus perkawinan anak di NTB

ilustrasi cincin kawin (pexels.com/SYMORL pic)

Ketua LPA NTB Sahan mengatakan bahwa NTB menempati peringkat pertama perkawinan anak secara nasional dengan presentase 17,32 persen pada 2023. Terdapat tiga kabupaten di NTB dengan kasus perkawinan anak tertinggi yaitu Lombok Timur 21 persen, Lombok Tengah 29,9 persen dan Lombok Utara 19 persen.

Dia menjelaskan dilakukan intervensi dalam menekan kasus perkawinan anak pada lima desa di setiap kabupaten dengan total keseluruhan 15 desa. "Alhamdullilah hingga saat ini dari 15 desa, kurang lebih 120 perkawinan anak kami dapat menurunkan menjadi 65 anak," kata Sahan.

Berdasarkan data Unicef tahun 2023, terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Indonesia menduduki peringkat empat dengan kasus perkawinan anak terbanyak di dunia, setelah India, Bangladesh dan Cina.