Bima, IDN Times - Kecewa tunggakan gaji dengan total Rp3,4 miliar tak dibayar perusahaan, karyawan PDAM Bima segel Kantor PDAM dan menutup jaringan air. Penutupan jaringan air ini sudah tiga hari dilakukan dan masih berlangsung hingga hari ini, Rabu (21/12/2022).
Akibatnya, ribuan Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di puluhan kelurahan Kota Bima terdampak krisis air bersih. Sebaran penduduk yang berhasil dikonfirmasi seperti warga di Kelurahan Melayu, Tanjung, Dara dan Paruga.
Dalam aksinya, perwakilan dari 50 karyawan yang di-PHK membakar ban bekas dan kayu di depan Kantor PDAM setempat. Mereka mengaku kecewa dengan sikap Pemda Bima sebagai pemilik tunggal perusahaan.
Mereka menilai bahwa pemda tidak memiliki itikad baik untuk membayar tunggakan gaji karyawan Rp3,4 miliar. Angka miliaran tersebut diklaim terhitung selama 29 bulan masa kerja.
"Di mana hati kalian? Kenapa gak pikirkan nasib anak istri kami, sehingga gak membayar gaji kami sampai sekarang," teriak Koordinator Aksi, Musannif Rabu (21/12/2022).
Padahal rangkaian perkara hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) RI, dimenangkan oleh karyawan. Dalam keputusan itu, meminta PDAM Bima agar melunasi tunggakan gaji dan hak lain yang belum dibayar selama 29 bulan masa kerja.
"Jika masih saja tidak dilakukan pembayaran, maka kami nanti tidak segan-segan akan membakar Kantor PDAM Bima," ancam Musannif.
Selama lakukan kemah dan penutupan Kantor PDAM, kata Musannif Direksi PDAM hingga Bupati Bima tidak pernah turun ke lokasi. Padahal, mereka lakukan kemah hampir dua pekan lamanya.
"Gak pernah turun, itu makanya tadi kami menilai gak ada niat baik dari Pemda untuk membayar," terangnya
Sementara itu, akibat dari penutupan jaringan air, ribuan KK terdampak kekurangan air bersih. Kondisi ini seperti dikeluhkan salah seorang warga bernama Atun asal Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima.
Dia mengaku debit air PDAM mulai berkurang sejak Senin (20/12/2022) kemarin. Kemudian hingga siang ini sama sekali sudah dimatikan secara total.
"Hari ini sama sekali gak ada air. Saya juga gak tahu kenapa bisa seperti ini," jelas Atun yang dikonfirmasi, Rabu (21/12/2022).
Ia berharap, kondisi ini segera dipulihkan oleh otoritas terkait dalam hal ini PDAM Bima. Karena setiap bulan, ia bersama langganan PDAM lain rutin untuk melakukan pembayaran.
"Harapan kami air dinormalkan kembali, Itu saja," beber dia.
Sementara Bupati Bima melalui Kabag Prokopim Setda, Suryadin yang dikonfirmasi belum bisa berikan solusi. Perihal keputusan perkara yang meminta Pemda membayar gaji, diakui belum bisa dilakukan.
"Permintaan pengadilan untuk membayar, tidak mungkin kita lakukan sekarang," jelas dia.
Mengingat nomimal tunggakan gaji Rp3,4 miliar tidak sedikit. Sehingga untuk membayar itu membutuhkan waktu yang lama, meskipun pembayaran nanti dilakukan secara bertahap.
"Kapan baru diselesaikan soal ini, kami juga belum bisa sampaikan," tandasnya.