Karena Gengsi, Pengangguran di NTB Didominasi Lulusan Perguruan Tinggi

21 Sep 2023, 07:37 WIB

ilustrasi pengangguran (Freepik.com/gntfreepik)

Mataram, IDN Times - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat jumlah pengangguran mencapai 80 ribu orang atau 2,89 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2022. Sementara, jumlah angkatan kerja baru setiap tahun bertambah sebanyak 60 ribu orang, sedangkan pertambahan kesempatan kerja tidak sebanyak itu.

Kepala Disnakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi menyebutkan jumlah angkatan kerja di NTB sebanyak 2,80 juta orang dengan penduduk yang bekerja sebanyak 2,72 juta orang. Sedangkan penduduk yang menganggur sebesar 2,89 persen atau 80 ribu orang lebih.

"Dari 80 ribu lebih yang menganggur, justru yang banyak menganggur adalah yang memiliki pendidikan tinggi. Penyebabnya adalah karena yang berpendidikan tinggi cenderung gengsi jika bekerja tidak sesuai dengan gelarnya," ungkap Aryadi di Mataram, Rabu (20/9/2023).

1. Kurangi pengangguran dengan tenaga kerja mandiri

UMKM NTB saat WSBK Mandalika 2022. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Aryadi menjelaskan salah satu strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran melalui tenaga kerja mandiri (TKM) atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia mengungkapkan pada pencari kerja khususnya angkatan kerja baru kebanyakan ingin menjadi PNS atau karyawan di perusahaan.

Angkata kerja baru belum banyak yang berpikir untuk membuka peluang usaha atau kesempatan kerja mandiri. Padahal untuk menjadi orang hebat, tidak harus jadi PNS. Malah, menurutnya, tenaga kerja mandiri yang sukses jauh lebih hebat.

"Untuk meraih kesuksesan dibutuhkan proses. Segala sesuatu yang instan tentu tidak akan lama bertahan, karena dalam mempertahankan usaha atau karier dibutuhkan skill. Tanpa skill akan cepat runtuh usaha atau jabatan yang diraih,” kata Aryadi.

2. Hanya 600 ribuan orang bekerja di sektor formal

Ketua Dewan Pengupahan Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mantan Kepala Diskominfotik NTB ini menyebutkan berdasarkan data WLKP Online, tercatat sebanyak 12 ribu perusahaan di NTB. Dimana, 9.000 perusahaan masuk kategori perusahaan mikro, 726 perusahaan kategori perusahaan menengah dan kurang dari 500 perusahaan kategori besar, dan sisanya tidak teridentifikasi.

"Artinya kesempatan kerja di NTB mayoritas adalah pekerja informal, pekerja rentan, dengan persentasi 75,36 persen yaitu 2,05 juta orang dan hanya 600 ribuan orang yang bekerja di sektor formal," sebutnya.

Oleh karena itu, tenaga kerja mandiri menjadi salah satu strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan produktivitas masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.

Meskipun masih sedikit masyarakat yang berpikir untuk menjadi wirausahawan, namun dengan geliat ekonomi pasca pandemik COVID-19 membawa pengaruh positif pada peningkatan jumlah tenaga kerja mandiri di Provinsi NTB.

Dalam membangun usaha sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain skill yang kompeten, niat yang sungguh-sungguh, modal dan jaringan pemasaran. Modal di sini bisa berupa modal finansial dan modal teknologi. Usaha yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan pasar ke depan dan skill yang dimiliki.

“Jangan membangun usaha yang tidak sesuai dengan skill karena akan menghasilkan produk yang tidak berkualitas. Jangan membangun usaha yang tidak sesuai kebutuhan pasar karena akan sulit dipasarkan,” sarannya.

3. Dorong peningkatan jumlah tenaga kerja mandiri

Ilustrasi pekerja pabrik. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Aryadi menambahkan pihaknya mendorong peningkatan jumlah TKM. Untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja mandiri. Pemerintah melalui lembaga pelatihan kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan Loka Latihan Kerja (LLK) hadir untuk memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan dunia industri agar dapat langsung terserap dunia industri atau mampu membuka usaha industri sendiri.

Disnakertrans NTB membuat kebijakan untuk memaksimalkan kerja sama dan kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan stakeholders untuk mempersiapkan tenaga kerja agar terserap ke dunia industri dengan meluncurkan program inovasi PePADU Plus sejak 2021. Melalui PePADU plus, pendekatan pelatihan diubah menyesuaikan kebutuhan dunia industri sesuai dengan Analisis Job Future.

Peserta tidak hanya diberi pelatihan sesuai dengan permintaan industri, tetapi juga langsung praktik di dunia industri. Sehingga ketika selesai pelatihan bisa langsung terserap di dunia industri. Jika tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha.

"Kalau hanya dikasih modal tanpa pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, besar kemungkinan nanti usahanya tidak balik modal. Sementara kalau hanya diberikan pelatihan tanpa terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja, maka akan menambah lebih banyak pengangguran. Karena itu dengan memberikan pelatihan dan bantuan alat usaha dirasa lebih bermanfaat daripada hanya melatih atau hanya memberikan modal usaha," ujarnya.

Menurutnya, pelatihan keterampilan tidak hanya dibutuhkan di pasar kerja dalam negeri. Untuk bisa masuk ke pasar kerja luar negeri saat ini juga membutuhkan keterampilan. Misalnya, di Korea Selatan banyak dibutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam engineering.

"Maka perlu dipersiapkan dengan baik tenaga kerja yang ingin bekerja ke Korsel untuk memiliki keterampilan mesin," kata Aryadi.