Kabar Baik! Kuota Haji NTB Bertambah 1.000 Jadi 5.700 CJH Tahun 2026

Zamroni menjelaskan pelaksanaan ibadah haji di NTB pada 2025 mendapatkan penghargaan nasional dalam pelaksanaan open seat haji. Sehingga tidak ada kursi yang kosong dan semua terisi oleh jemaah cadangan.

Menurutnya, penambahan kuota haji NTB mencapai seribu orang pada 2026 salah satunya mempertimbangkan pelaksanaan tahun sebelumnya. "Sehingga NTB, alhamdulillah ada penambahan kouta seribu lebih, yang dulu hanya 4.400 orang lebih, sekarang menjadi 5.700 orang lebih," jelas Zamroni.

Minat masyarakat NTB menunaikan ibadah haji cukup tinggi. Kanwil Kemenag NTB mencatat antrean jemaah haji untuk diberangkatkan ke Arab Saudi sampai 40 tahun. Setiap tahun, NTB mendapatkan kuota sebanyak 4.499 jemaah haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi.

"Saya kira ini bisa mengurangi antrean jemaah haji. Artinya tambahan kuota 1.000 orang ini sudah otomatis antrean akan berkurang. Sehingga mudah-mudahan terus ada penambahan-penambahan kuota setiap tahun, sehingga masa antrean akan bisa terus berkurang," harapnya.

Zamroni mengaku sudah mengumpulkan Bidang Haji dan Umrah membahas pelunasan haji 2026. Dia menekankan agar CJH yang melunasi benar-benar istitoah. Artinya, jemaah yang bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dalam keadaan sehat berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit.

"Jadi tidak boleh dimainkan di situ. Kalau memang tidak sehat, bilang tidak sehat, sehingga betul-betul nanti jemaah haji dalam kondisi yang betul-betul fit menjalankan ibadah haji. Karena tentu ibadah haji, ibadah yang luar biasa berat," tuturnya.

Untuk besaran biaya haji 2026 Embarkasi Lombok, masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Dia mengatakan bahwa pada musim haji 2026, ada penurunan biaya haji. Meskipun ada penurunan biaya haji, namun dia berharap tidak membuat pelayanan kepada jemaah berkurang.

Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah terkait persiapan haji 2026. Meskipun sudah ada Kementerian Haji dan Umrah, Kemenag NTB masih tetap menangani karena masih masa transisi. Karena Kementerian Haji dan Umrah belum punya Satker di NTB.

"Tentu ini menjadi tanggung jawab kita, karena bagaimanapun juga bukan persoalan kementerian yang berbeda tetapi sudah menjadi layanan untuk layanan masyarakat yang ada," tandas Zamroni.