Rekrutmen Disetop, Jumlah Tenaga Honorer di Bima Sebanyak 2.095 Orang
Foto Kantor KCD Dikbud Kota dan Kabupaten Bima (IDN Times/Juliadin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bima, IDN Times - Jumlah guru honorer tingkat SMA sederajat yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 2.095 orang. Ribuan tenaga honorer ini tersebar di satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB.
"Total data guru honorer kita sebanyak 2.095 orang," kata Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) KCD Dikbud Kota/Kabupaten Bima, Fys Syahidah dikonfirmasi Kamis siang (11/1/2024).
1. Dominasi di Kabupaten Bima
Tenaga honorer yang lulus menjadi PPPK Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)Rinciannya, di wilayah Kota Bima sebanyak 447 orang terdiri dari 61 tenaga honorer SMA, SMK 330 dan SLB sebanyak 56 orang. Sementara di Kabupaten Bima tercatat sebanyak 1.648 orang, meliputi tenaga honor SMA 1.115, SMK 506 sedangkan SLB sebanyak 56 orang.
"Lebih banyak di Kabupaten Bima karena wilayahnya luas ketimbang Kota Bima," terang dia.
Baca Juga: Tak Ada Lapangan Kerja, 1,8 Ribu Warga Bima Jadi TKI di Luar Negeri
2. Honorer yang dibayar pakai dana BOS
Ilustrasi uangMenurut Syahidah, ribuan tenaga honorer tersebut akumulasi dari data guru yang di SK kan langsung oleh Gubernur NTB. Kemudian honorer yang di diberi SK oleh masing-masing kepala sekolah (Kepsek).
Para honorer berdasarkan SK gubernur itu mendapat gaji dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Sementara SK kepala sekolah dibayar menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tergantung Jasa Jam Mengajar (JJM).
"Sesuai aturan, khusus guru honorer yang di SK-kan oleh Kepsek, jasanya dibayar berdasarkan jam mengajar. Satu jam itu Rp40 ribu," terang dia.
3. Tak ada penerimaan tenaga honorer baru
ilustrasi tenaga pendidik mengajar di depan kelas (pexels.com/Max Fischer)Sementara itu, penerimaan tenaga honorer di Kota dan Kabupaten Bima saat ini dihentikan untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Kita disuruh batasi dulu terima guru honorer, kecuali guru produktif di SMK yang boleh diterima sesuai kebutuhan yang ada," bebernya.
Jika ada temuan tenaga honorer baru, mereka tidak akan dimasukkan dalam data pokok kependidikan (Dapodik). Pertimbangannya, jangan sampai mereka yang baru masuk dapat ikut seleksi ASN.
"Kita akan kesampingkan dulu dari Dapodik, karena dikhawatirkan mengganggu kesempatan honorer yang sudah lama mengabdi untuk ikut ASN," tandasnya.
Baca Juga: Pemprov NTB Berutang Rp260 Miliar di Kontraktor Proyek Tahun 2023
