Dilanda Kekeringan, 23.098 Jiwa di Bima Berpotensi Krisis Air Bersih
Foto BPBD Kabupaten Bima saat distribusi air bersih di Desa Wadu Wani. (Dok/BPBD Kabupaten Bima)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bima, IDN Times - Sebanyak 39 Desa di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi terdampak krisis air bersih. Puluhan desa yang di dalamnya terdapat 23.098 jiwa ini tersebar pada 11 kecamatan.
"Kalau yang berpotensi krisis air baru 39 desa yang tercatat. Itu menyebar di 11 kecamatan," kata Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Isyra dikonfirmasi Rabu sore (7/6/2023).
1. Pengaruh hutan gundul
kanalkalimantan.comDari kajian BPBD, salah satu pemicu utama sehingga puluhan desa bisa berpotensi terdampak krisis air bersih akibat dari pengaruh hutan gundul. Kawasan hutan itu kebanyakan digunakan masyarakat untuk perluasan penanaman lahan jagung.
Akibatnya, mata air di masing-masing puluhan desa setempat semakin berkurang. Sehingga 39 desa ini tercatat sebagai wilayah yang berpotensi dilanda kekurangan air bersih sepanjang musim kemarau.
"Salah satu pemicunya hutan gundul. Alasan itu bukan lagi rahasia umum," beber mantan Camat Tambora ini.
Baca Juga: Menikmati Keindahan Pantai Sangiang Bima, Ada Sunset di Balik Gunung
2. Data 11 kecamatan yang berpotensi dilanda kekeringan
Foto Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Isyra (Dok/Istimewa)Isyra mengatakan, 11 kecamatan yang berpotensi krisis air bersih ini meliputi Kecamatan Woha, Wawo, Palibelo, Belo, Donggo dan Soromandi. Kemudian Kecamatan Bolo, Madapangga, Monta, Parado dan Kecamatan Wera.
Dari 11 Kecamatan ini, adapun yang berpotensi terdampak terbanyak berada di Kecamatan Palibelo. Di wilayah setempat terdapat sebanyak 12 desa yang berpotensi terdampak.
"Kebanyakan desa yang berpotensi terdampak di Kecamatan Palibelo," terang dia.
3. Antisipasi kekeringan, BPBD telah Rakor dengan berbagai pihak
https://unsplash.com/@ackley5Mengantisipasi kekurangan air ini, BPBD telah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemda Bima dan pemerintah provinsi NTB. Tidak hanya Rakor, pihaknya juga telah menyediakan sejumlah armada yang nantinya akan mendistribusikan air ke warga yang terdampak.
"Rakor sudah kami lakukan. Sekarang ini kita tinggal bekerja, jika ada permintaan air bersih," tandas Isyra.
Baca Juga: Polres Bima Lanjutkan Proses Hukum 15 Pendemo yang Ditangkap
