Bawaslu Laporkan Pj Wali Kota Bima ke KASN, Diduga Langgar Netralitas
ilustrasi memberikan keterangan untuk tanda tangan berkas (unsplash.com/Van Tay Media)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Bima, IDN Times - Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Muhammad Rum dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Rebuplik Indonesia (RI). Dia dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima atas dugaan pelanggaran netralitas sebagai ASN.
Anggota Bawaslu Kota Bima, Khairul Amar mengatakan, pelanggaran netralitas ini sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Kemudian PP nomor 42 tentang jiwa korp dan kode etik ASN serta berdasarkan SKB 4 Menteri.
"Itu dasar hukumnya. Kini laporan sudah diteruskan ke KASN hari ini, setelah kami lakukan penelusuran informasi pada sejumlah pihak," kata Anggota Bawaslu Kota Bima Khairul Amar dikonfirmasi Rabu (19/6/2024).
1. Menyuruh orang lain ambil formulir
ilustrasi melengkapi berkas persyaratan (Freepik/pressfoto)Penelusuran dilakukan seperti mendatangi pemangku partai politik, seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Golkar Kota Bima. Pada PBB, Pj Wali Kota Bima terkonfirmasi telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan Wali Kota Bima 2024.
"Namun saat pendaftaran dia tidak datang sendiri, melainkan dia diwakilkan oleh orang lain," jelasnya.
Baca Juga: Lomba Pacuan Kuda di Bima Belum Kantongi Izin Polda NTB
2. Berkas ditandatangani oleh Pj Wali Kota
Foto Pj Wali Kota Bima, Muhammad Rum (Dok/Dinas Kominfo Kota Bima) BimaOrang suruhan tersebut mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran. Dalam surat pernyataan dan berkas itu, ditandatangani langsung oleh Pj Wali Kota Bima di atas materai.
"Dua kali menemui Ketua DPC PBB, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Karena informasi awal kami dapat juga dari video Ketua Partai PBB di media sosial," jelas Amar.
3. Formulir dari Partai Golkar belum dikembalikan
rri.co.idBawaslu Kota Bima menemukan ada orang yang mengambil formulir pendaftaran untuk Pj Wali Kota Bima di Partai Golkar. Yang bersangkutan diduga suruhan dari Pj Wali Kota Bima.
"Baru diambil, formulir pendaftarannya belum dikembalikan," pungkas Khairul Amar.
Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima, Yeti Safriati yang dikonfirmasi hal itu tak berkomentar banyak. Ia mengaku terkait regulasi Pj Wali Kota Bima yang dilaporkan ke KASN merupakan kewenangan Bawaslu.
"Itu ranahnya Bawaslu, lagian di KPU belum ada Paslon yang mendaftar," katanya dikonfirmasi Rabu (19/6/2024).
