Jorok! Turis Asing Kencing Sembarangan di Pelabuhan Gili Trawangan

Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan mengatakan perilaku masing-masing wisatawan atau turis asing yang berlibur di Gili Trawangan berbeda-beda. Ada turis yang baik dan ada juga yang nakal.

"Walaupun kita siapkan MCK, tergantung masing-masing negara. Ada yang nakal, ada yang ndak. Itu sudah biasa, cuma kebetulan saja divideokan. Coba kalau nongkrong di area sentral, berapa orang yang kencing di pantai. Padahal kalau dia masuk ke bar atau klub malam tempat nongkrong, ada toilet," kata Kusnawan dikonfirmasi IDN Times, Kamis (16/5/2024).

Kusnawan mengatakan turis yang jorok buang air kecil sembarangan lebih kepada prilaku masing-masing wisatawan. Ia memberikan contoh seperti orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya padahal sudah disiapkan tong sampah.

"Disiapin tong sampah, gak mau buang sampah. Kita orang Indonesia, suka tidak suka, kita akui kesadarannya masih rendah terhadap kebersihan," terang Kusnawan.

Di sisi lain, Kusnawan mengatakan tidak ada fasilitas umum seperti toilet di areal Pelabuhan Gili Trawangan. Toilet umum hanya tersedia di depan masjid Gili Trawangan.

"Ada MCK untuk umum, tapi jauh dari pelabuhan. Sementara yang disiapkan di pelabuhan minim karena memang konstruksinya terbatas," ungkapnya.

Kusnawan menjelaskan persoalan yang terjadi di Gili Trawangan saat ini adalah antrean penumpang atau wisatawan di pelabuhan. Hal ini disebabkan antrean wisatawan ketika membayar retribusi yang ditarik Dinas Pariwisata Lombok Utara sebesar Rp20 ribu per orang saat kedatangan wisatawan.

Begitu juga ketika keluar dari Gili Trawangan, mereka membayar pajak pelabuhan (tax harbour) sebesar Rp20 ribu per orang di areal pelabuhan. Pajak pelabuhan ditarik oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Gili Trawangan.

"Ini yang membuat penumpukan penumpang itu terjadi. Saya coba melakukan pendekatan, akhirnya kita rapat pagi kemarin bersama Dinas Pariwisata. Saya jelaskan duduk persoalan seperti tadi," jelas Kusnawan.

Untuk mengatasi penumpukan penumpang atau wisatawan di Pelabuhan Gili Trawangan, Dinas Pariwisata Lombok Utara telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan sekitar 16 - 18 operator kapal cepat.

Supaya tidak terjadi antrean pembayaran retribusi, maka Dinas Pariwisata Lombok Utara bekerja sama dengan operator kapal cepat untuk mengumpulkan retribusi.
Sehingga, wisatawan tidak lagi membayar retribusi ketika sampai di pelabuhan.

Tetapi sudah dikumpulkan oleh para operator kapal cepat dari para wisatawan. Namun, masih ada sekitar 7 operator kapal cepat yang belum bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Lombok Utara.

"Kebetulan juga kemarin lagi di tempat berbeda, mengenai hal ini. Antara KUPP, Dinas Pariwisata dan Akacindo (Asosiasi Kapal Cepat Indonesia), tujuh operator itu khusus dipanggil seperti apa masalah MoU-nya," terangnya.

Tetapi penumpukan wisatawan di pelabuhan terjadi ketika mereka meninggalkan Gili Trawangan. Karena wisatawan harus membayar tax harbour ke loket yang disiapkan KUPP Gili Trawangan. Penumpukan wisatawan di Pelabuhan Gili Trawangan terjadi karena tidak adanya ruang tunggu.

Berdasarkan hasil rapat kemarin, solusi sementara mengatasi antrean di Pelabuhan Gili Trawangan adalah menyiapkan kantong-kantong tempat penumpang antre sebelum naik ke kapal cepat di sepanjang jalan dari arah utara atau loket tiket public boat sampai areal depan pelabuhan Gili Trawangan.

"Jangan sampai tamu antre di pelabuhan tetapi di kantong penumpang dia antre. Tamu tinggal menunggu masuk kapal cepat. Itu solusi dalam waktu dekat," sarannya.