Jerit Hati Warga di Dalam Sirkuit Mandalika, Ingin Curhat ke Jokowi

Keputusan bertahan, sebenarnya cukup membuat warga kesulitan dalam beraktivitas. Itu terbukti ketika IDN Times berkesempatan mengunjungi warga yang masih tinggal di area Sirkuit MotoGP Mandalika pada Sabtu (21/8/2021).

Kesaksian dari salah seorang warga, Amak Andi (61 tahun), yang berprofesi sebagai nelayan di Pantai Kuta, Mandalika, Lombok Tengah, mengaku kesulitan dalam hal akses ke rumahnya, karena berada di area Sirkuit Mandalika. Andi sulit menjalankan aktivitasnya saat harus menuju Pantai Kuta, Pantai Tanjung Aan, bahkan ketika beribadah di masjid dalam area sirkuit.

Bahkan, Andi merasa kalau kini hidup terkungkung di dalam labirin. Sebab, pagar pembatas yang dipasang di penjuru sirkuit, sudah membuat mereka susah.

"Sejak lahir memang saya sudah tinggal di pekarangan ini. Jadi mau ke pantai saja kami kesulitan. Pagar di mana-mana. Petugas juga di seluruh penjuru," kata Andi.

Selama proses pengaspalan sirkuit kata dia, aktivitas warga menjadi semakin terbatas. Sebab, akses masuk menuju Dusun Ebunut yang berada di lahan HPL nomor 22 Kuta Mandalika Sirkuit MotoGP telah dikelilingi oleh proyek pembangunan Sirkuit.

"Kami itu sulit kalau mau ke pasar, masjid, atau pantai. Kami juga sering tersesat. Karena waktu pengaspalan terakhir selalu dijaga tentara," kata Andi.

Dari pantauan IDN Times, pagar pembatas Sirkuit MotoGP Mandalika Lombok telah dijebol warga sejak, Sabtu (21/8/2021). Andi mengaku tidak mengetahui siapa pelaku penjebol pagar Sirkuit MotoGP Mandalika pada tikungan atau turn 7, tepat di atas terowongan kedua Sirkuit Mandalika.

"Saya temukan sudah dijebol. Saya tidak ikut menjebol pagar itu," kata Andi.

Masalah makin rumit buat warga, karena dijelaskan Andi, terowongan kedua rawan banjir. Sebab, irigasi pembuangan air dari area Sirkuit belum berfungsi dengan baik. 

"Kalau banjir, kami terpaksa jalan memutar menuju pantai Kuta," terang Andi

Dari Dusun Ebunut menuju pantai Kuta Mandalika biasanya bisa ditempuh selama 15 menit. Namun, setelah pembangunan sirkui, akses menuju pantai Kuta Mandalika mencapai setengah jam karena harus mengelilingi sirkuit. 

"Kalau pakai motor, lewat jalan biasa tidak dikasih. Makanya pagar itu sengaja dijebol untuk memotong akses," ujar Andi.

Andi menyatakan, selama pengaspalan dan pemagaran sirkuit Mandalika tak satu pun perwakilan ITDC melakukan upaya komunikasi atau sosialisasi dengan warga di Dusun Ebunut di dalam area sirkuit Mandalika.

Kisah yang sama dialami Sukani (41), warga Dusun Ebunut Desa Kuta Mandalika. Bahkan, lewat penuturannya, Sukani pernah dicegat aparat di ujung lintasan tikungan 15 hingga jatuh dari kendaraan.

"Saya jatuh. Saya diadang pakai bambu. Motor saya terkena bambu kemudian oleng dan jatuh," kata Sukani yang memilih bertahan di dalam area Sirkuit MotoGP Mandalika, Minggu (22/8/2021).

Situasi yang sulit, karena Sukani membawa barang dagangannya dengan sepeda motor.

"Susah kalau mau keluar-masuk. Apalagi aparat ini melarang kami injak jalan sirkuit," kata penjual sayur yang tinggal di Dusun Ebunut tersebut.

Saat proses pengaspalan sirkuit Mandalika, ibu tiga anak tersebut mengaku kerap dilarang pulang ke rumah karena harus melewati lintasan sirkuit MotoGP. Padahal, tak ada jalan lain, kecuali melintasi aspal sirkuit.

Di sisi lain, Sukani belum menerima pembayaran atas lahan miliknya yang seluas 11 are pada lahan HPL Nomor 22 Kuta Mandalika dari PT ITDC.

"Semoga pak Jokowi menyelesaikan tanah ini dengan baik dengan bijaksana," kata Sukani. 

Dari 70 KK yang masih bertahan di tiga titik area sirkuit Mandalika sepakat untuk bertahan, sebelum ada kepastian pembayaran lahan. Selain itu, sedikitnya 30 KK yang masih tinggal dan menetap di dalam area sirkuit, tepatnya di Dusun Ebunut dalam lahan HPL nomor 22 Kuta Mandalika, akan tetap tinggal dan beraktivitas di dalam sana.

"Permintaannya hanya agar lahan kami dibayar," kata Damar, pria yang lahir di Dusun Ebunut tahun 1986 silam kepada IDN Times, Sabtu (21/8/2021).

Damar pun menuturkan, sejauh ini belum ada tanda kesepakatan pembayaran lahan yang ditempati oleh PT ITDC.

"Belum ada kesepakatan. Kalau sudah ada, kami siap pergi kok," lanjut Damar.

Apalagi, kata dia, selama proses pengaspalan dan pembangunan infrastruktur sirkuit Mandalika akses warga menjadi sangat terbatas. Solusi juga tak diberikan oleh pihak pengelola.

"Dulu, sebelum dipagar, anak-anak yang sekolah masih bebas keluar-masuk area sirkuit. Tapi sekarang, mereka sering dicegat petugas karena melewati lintasan sirkuit," kata Damar.

Menurut Damar, dari tiga titik lahan yang belum dibayar ITDC di dalam area sirkuit Mandalika diperkirakan capai 2,5 hektar. Untuk lahan HPL Nomor 22 Kuta Mandalika, sedikitnya berjumlah 1,8 hektar.

"Jangan kira, kami akan menghalangi pembangunan sirkuit ini. Berikan dong hak kami sebagai pemilik lahan," tegas Damar.

Sebelumnya, Damar mengaku, status kepemilikan lahan memang menjadi permasalahan di area Sirkuit MotoGP Mandalika. Sejak tahun 1980an kata Damar, lahan yang ditinggali berubah status menjadi HPL (Hak Pengelolaan) oleh PT. ITDC.

"Dulu lahan ini berstatus Hak Guna Bangunan (HGB)," kata Damar.

Namun kata Damar, pihak ITDC belum bisa menunjukkan pelepasan hak atas tanah dari HGB menjadi HPL yang ditunjukkan kepada sembilan warga yang memiliki tanah di dalam area Sirkuit MotoGP Mandalika.

"Kami pegang kok data sporadik kepemilikan tanah ini. Kalau memang sudah berubah status, mari tunjukkan kami pelepasan hak guna tanah ini," tegas Damar.

"Ini kan menjadi lucu," kata Damar.

Dari sembilan ahli waris pemilik lahan di Dusun Ebunut Desa Kuta Mandalika kata Damar akan meminta pemerintah segera memberikan kepastian atas pembayaran lahan di dalam Area Sirkuit MotoGP Mandalika.

"Kami meminta agar bisa komunikasi dengan ITDC. Karena ini masalah kemanusiaan. Kami tidak ganggu pembangunan Sirkuit asal masyarakat diberikan akses," pungkas Damar. 

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Mohammad Iqbal, mengakui memang ada lahan enclave di dalam sirkuit Mandalika belum dibayar.

"Ini kan tentu dari segi treknya 100 persen. Tinggal fasilitas pendukungnya saja yang masih dalam proses pembangunan," kata Iqbal.

Sejauh ini, menurut Iqbal, proses pembangunan proyek sirkuit Mandalika berjalan lancar. 

"Memang ada warga yang klaim lahannya di tiga lokasi. Kami akan coba dengan pendekatan persuasif yang dikomandoi nanti oleh Polda dan Danrem," ujar Iqbal.

Polda NTB memastikan pembebasan lahan akan selesai menjelang balapan WorldSBK atau sebelum November 2021. Menurut Iqbal, skema pembebasan lahan pada tiga titik area sirkuit Mandalika telah berjalan sebagaimana mestinya. 

Banyak dari warga yang masih berada di dalam area sirkuit Mandalika telah menerima dan membongkar sendiri bangunan rumahnya.

"Memang masih ada warga di lingkungan sirkuit. Kami akan lakukan komunikasi, validasi dan verifikasi datanya bersama Danrem," terangnya.

Dari hasil pemantauan bersama Gubernur NTB, Danrem 162/WB dan pihak PT ITDC, Kepolisian Daerah Provinsi NTB berjanji akan melakukan edukasi secara humanis untuk menyelesaikan sengketa lahan yang masih ditinggali warga pada tiga titik area Sirkuit MotoGP Mandalika. 

"Pada intinya kami akan lakukan pendekatan secara humanis," kata Iqbal.

Dia mengklaim selama proses pemasangan pagar pembatas, tidak ada warga yang merusak maupun menjebol pagar pembatas Sirkuit MotoGP Mandalika.

"Tidak ada itu. Insya Allah kalau kita yakin, masyarakat pasti paham. Gelaran MotoGP ini juga ada kepentingan masyarakat sendiri. Bisa meningkatkan ekonomi kita lancar," pungkas Iqbal.

Secara terpisah Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, berjanji akan melakukan verifikasi data kepemilikan alas hak tanah 70 Kepala Keluarga (KK) yang masih mendiami area Sirkuit MotoGP Mandalika.

"Kami akan lihat dulu surat-surat mereka seperti apa. Kami akan duduk bareng bersama 70 KK ini. Insya Allah akan kami koordinasikan," kata Pathul.

Selain itu, Pemda Lombok Tengah akan melakukan verifikasi kepemilikan atas hak tanah dari 70 KK tersebut.

"Seperti apa surat kepemilikan tanahnya itu yang harus kami verifikasi," jelas Fathul.

Pemda Lombok Tengah juga belum bisa menentukan akan dipindahkan ke mana 70 keluarga ini apabila nantinya akan direlokasi.

"Sejauh ini belum ada. Kami belum tentukan bagaimana sebenarnya akan mereka tinggal. Itu dulu yang kami pastikan data verifikasi kepemilikan tanah mereka," katanya.

Mengenai kabar terbaru ini, IDN Times sudah menghubungi Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer.

Namun hingga belum ada perwakilan ITDC yang memberikan jawaban terkait belum dibayarnya lahan warga di tiga titik area Sirkuit MotoGP Mandalika.