Janji Manis Calon Gubernur NTB, dari Beasiswa hingga Jalan Trans NTB

Anggota KPU NTB Divisi Teknis Penyelenggaraan, Zuriati dikonfirmasi Sabtu (7/9/2024) mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB untuk melihat apakah janji manis yang tertuang dalam visi dan misi pasangan bakal Cagub dan Cawagub NTB selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTB 2025-2045.

"Paling tidak dengan melihat apakah visi misi tersebut selaras dengan RPJPD NTB atau tidak. Kami sampaikan ke Bappeda visi misi dan program dari bakal calon kepala daerah. Karena mereka yang punya dokumen RPJPD, kita mintakan semacam pandangan mereka saja," jelas Zuriati.

Zuriati menegaskan visi dan misi bakal pasangan calon kepala daerah harus sesuai dengan RPJPD. Jika ada visi dan misi bakal calon kepala daerah yang tidak sesuai, maka akan dikomunikasikan dengan bakal Cagub dan Cawagub NTB untuk dilakukan perbaikan.

"Pasti kita akan komunikasikan jika ada yang tidak sesuai. Kita akan lihat, UU menyatakan bahwa visi misi dan program bakal pasangan calon harus sesuai dengan RPJPD," terangnya.

Hal senada dikatakan Anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Agus Hilman. Dia menegaskan visi dan misi bakal calon kepala daerah harus sesuai dengan RPJPD NTB.

Pada saat pendaftaran bakal calon kepala daerah, beberapa waktu lalu, semua bakal pasangan Cagub dan Cawagub NTB menandatangani pernyataan bahwa penyusunan visi dan misi harus selaras dengan RPJPD NTB 2025-2045.

"Berkaitan dengan janji dalam visi dan misi yang melebihi kemampuan fiskal daerah, bukan kapasitas kami untuk menilai. Tapi prinsipnya, bagaimana calon kepala daerah agar visi misinya sesuai RPJPD," kata Hilman.

Hilman menjelaskan KPU NTB telah bersurat ke Bappeda untuk melihat kesesuaian visi dan misi bakal pasangan Cagub dan Cawagub NTB 2024. Nantinya, akan ada masukan dan penilaian dari Bappeda NTB terkait visi dan misi bakal pasangan kepala daerah.

"Misalkan ada yang tidak sesuai, kami akan menyampaikan kepada bakal pasangan calon. Pada orinsipnya, proses penyesuaian visi dan misi kami membutuhkan instansi yang punya kewenangan," terangnya.

Selain itu, KPU NTB juga telah meminta KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Bappeda setempat. "Agar melihat kesesuaian visi misi, program dengan RPJPD," tambahnya.

Hilman mengibaratkan seperti membeli durian, pembeli pasti akan melihat isinya. Begitu juga dengan memilih gubernur dan wakil gubernur, masyarakat harus melihat visi dan misinya.

"Pemilih juga harus mempelajari visi misi pasangan calon kepala daerah. Nantinya, kami akan memberikan ruang untuk mengakses agar pemilih dapat mengakses visi misi calon kepala daerah," kata Hilman.

Bagi masyarakat yang sudah mengetahui visi dan misi calon kepala daerah, diminta menyebarkannya. Masyarakat diminta secara bersama-sama menyosialisasikan visi dan misi calon kepala daerah kepada masyarakat luas.

Hilman menambahkan pihaknya menyambut baik diskusi yang dilakukan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dengan mengundang calon kepala daerah untuk membedah visi dan misinya.

"Kami mensupport kegiatan seperti itu yang tidak terafiliasi dengan parpol manapun. Agar publik mengetahui lebih dalam visi misi calon kepala daerah," tandasnya.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Ihsan Hamid menilai janji Cagub dan Cawagub NTB banyak yang tidak rasional. Dalam beberapa kesempatan, kata Ihsan, pasangan Cagub dan Cawagub NTB menyampaikan beberapa program unggulan jika terpilih memimpin NTB lima tahun mendatang.

Seperti Calon Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang menjanjikan akan membangun Jalan Trans NTB mulai dari Kota Mataram hingga Sape Kabupaten Bima. Apa yang dijanjikan Eks Duta Besar RI untuk Turki tersebut, kata Ihsan, terdengar menarik tetapi berbicara kewenangan itu merupakan ranah pemerintah pusat karena merupakan jalan nasional.

"Apakah bisa dikerjakan atau tidak. Karena jalan ini tentu bukan suatu pembangunan yang gampang dilakukan atau membutuhkan biaya yang tidak kecil, justru biayanya besar sekali," kata Ihsan.

Menurut Ihsan, pembangunan megaproyek Jalan Trans NTB membutuhkan tahapan yang panjang dan tidak mungkin tuntas dalam waktu lima tahun atau satu periode jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Tahapannya mulai dari studi kelayakan atau feasibility study (FS), kajian lingkungan hingga pembebasan lahan.

"Kalau dihajatkan sebagai jalan negara, berarti akan dibebankan ke APBN. Apakah iya, pemerintah pusat mau menggelontorkan dana yang besar yang notabene secara infrastruktur jalan di NTB dinilai sudah memadai," jelasnya.

Menurut Ihsan, janji membangun Jalan Trans NTB terlalu klise bahkan terkesan membual jika melihat kemampuan keuangan daerah provinsi NTB. Dia mengatakan kemampuan keuangan Pemprov NTB sangat kecil.

"Sehingga rasa-rasanya tak akan bisa diwujudkan dalam lima tahun ke depan kalau hanya mengandalkan APBD. Maka skema pembangunannya harus bisa multi-years dan menggunakan dana pusat," ujarnya.

Namun yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah pusat mau atau tidak mendukung pembangunan Jalan Trans NTB. Sehingga, menurutnya dibutuhkan lobi-lobi tingkat tinggi jika ingin mewujudkan pembangunan Jalan Trans NTB.

"Kalau mengacu pada kemampuan keuangan daerah, ini terkesan tidak rasional. Karena cost-nya terlalu tinggi, karena pembebasan lahan, tahapan dan seterusnya juga butuh anggaran besar," terangnya.

Ihsan mengatakan jika berbicara kemauan, semua masyarakat akan menyambut dengan suka cita soal rencana pembangunan Jalan Trans NTB. Namun jika berbicara rasionalitas, ia menilai janji ini hanya klise bahkan tidak masuk akal.

Begitu juga janji pasangan Rohmi-Firin yang akan membangun fasilitas olahraga berstandar internasional. Menurut Ihsan, membangun stadion berstandar internasional memang menjadi kebutuhan NTB, apalagi akan menjadi tuan rumah PON 2028.

Tetapi persoalannya sekarang adalah sumber pendanaannya. Jika hanya mengandakan APBD NTB yang sangat terbatas, sebaiknya janji tersebut dipertimbangkan. Menurut Ihsan, sebaiknya Pemprov NTB merevitalisasi Gelanggang Olahraga (GOR) 17 Desember yang berada di Kota Mataram menjadi stadion bertaraf internasional.

Ihsan juga menyoroti program unggulan pasangan Zul-Uhel. Menurutnya, pasangan Zul-Uhel belum banyak memiliki ide dan gagasan yang dielaborasi ke publik selain melanjutkan program yang sudah berjalan di periode 2018-2023. Zulkieflimansyah merupakan eks Gubernur NTB periode 2028-2023 yang punya jargon NTB Gemilang.

"NTB Gemilang yang jadi jargonnya masih berkutat pada program Beasiswa NTB dan Industrialisasi. Selain itu, kita belum lihat," kritiknya.

Pasangan Zul-Uhel menjanjikan melanjutkan program Beasiswa NTB keluar negeri. Bahkan pada saat pendaftaran bakal Cagub dan Cawagub NTB beberapa waktu lalu, Cawagub NTB Suhaili FT mengatakan menargetkan anak NTB yang mendapat beasiswa mencapai 10.000 orang.

"Saya kira ini bukan sesuatu yang istimewa sekali. Karena menyekolahkan anak yang sudah sarjana menggunakan APBD, sama saja mengonfirmasi bahwa anak itu tidak mampu mencari peluang beasiswa sendiri," kata Ihsan.

Ihsan menuturkan dia sendiri mendapatkan beasiswa S2 dan S3 bukan dari APBD. Tetapi dia mendapatkan beasiswa LPDP yang disiapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Menurutnya, banyak peluang beasiswa dari lembaga lain yang bisa dimanfaatkan. Tinggal Pemprov NTB memfasilitasi kemampuan TOEFL dan IELTS anak-anak NTB agar bisa bersaing mendapatkan beasiswa dalam dan luar negeri.

Menurutnya, jika program Beasiswa NTB menggunakan APBD, maka akan menjadi beban pemerintah daerah di tengah keterbatasan fiskal yang ada. Kebijakan melanjutkan program Beasiswa NTB harus konsisten dengan janji awal bahwa tidak menggunakan APBD.

"Karena APBD ini masih banyak persoalan mendasar yang harus ditangani melalui anggaran daerah. Seperti banyaknya siswa yang putus sekolah di NTB," jelasnya.

Ihsan menyarankan tiga kandidat Cagub dan Cawagub NTB dalam membuat program unggulan melihat potensi daerah yang dimiliki NTB. NTB merupakan daerah yang difokuskan untuk pengembangan sektor pariwisata dan pertanian. Harus ada gagasan besar dari Cagub dan Cawagub NTB untuk pembangunan sektor pariwisata agar bisa mengejar Bali.