Ironi SNBP, Dampak Kegagalan Pengisian PDSS di Sekolah Berbagai Daerah
Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) merupakan salah satu prasyarat utama dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Kelalaian sejumlah sekolah dalam melakukan finalisasi pengisian data ini telah berdampak langsung pada ratusan hingga ribuan siswa di berbagai provinsi dan menyebabkan mereka gagal mengikuti jalur seleksi ini. Insiden ini mengungkapkan persoalan serius dalam pengelolaan data pendidikan di tingkat sekolah dan koordinasi antarinstansi pendidikan.
Hingga penutupan pengisian PDSS pada 31 Januari 2025 pukul 15.00 WIB, sekolah yang menyelesaikan finalisasi pengisian berjumlah 21.003 sekolah. Sementara ada ratusan sekolah teridentifikasi belum melakukan finalisasi pengisian PDSS.
Saat ini sedang ramai dibahas terkait sejumlah siswa di beberapa daerah yang merasa kecewa karena sekolahnya lalai dalam pengisian PDSS tersebut. Misalnya di Provinsi Jawa Barat, terdapat 108 sekolah yang tidak mengisi PDSS hingga batas akhir pengisian. Kemudian di Kalimantan Barat sebanyak 90 sekolah, sebanyak 141 sekolah di Sulawesi Selatan, 68 sekolah di Aceh dan 130 sekolah di Sumatera Utara.
Meski pada akhirnya beberapa sekolah menyelesaikan finalisasi pengisian PDSS setelah adanya perpanjangan waktu, namun peristiwa ini harus menjadi perhatian semua pihak. Diharapkan peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Berikut adalah potret beberapa sekolah yang gagal melakukan pengisian PDSS hingga batas waktu yang ditentukan.
1.Sejumlah siswa di berbagai daerah lakukan aksi protes
Kejadian ini menuai banyak protes hingga aksi unjuk rasa di sejumlah sekolah. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai, PDSS yang mengakibatkan banyak murid gagal untuk masuk seleksi kampus berdasarkan prestasi ini jelas adalah tindak keteledoran. Tetapi ketika kelalaian itu bersifat massal, hal ini perlu diperiksa musababnya.
"Kenapa saya bilang massal karena jumlahnya lebih dari ratusan sekolah yang teledor yang lalai, maka ini perlu diinvestigasi. Karena kalau kelalaian massal di sekolah ini bisa jadi kesengajaan gitu," kata Ubaid, Minggu (16/2/2025).
Sebelumnya, sejumlah siswa dari berbagai daerah mengungkapkan kekecewaannya karena tidak bisa masuk perguruan tinggi melalui SNBP. Misalnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 10 Medan. 140 siswa SMKN 10 gagal mengikuti SNBP akibat kelalaian pihak sekolah yang tidak mengisi PDSS. Mereka kemudian melakukan aksi unjuk rasa di depan sekolah.
Salah satu orangtua siswa, Oktavia Situmorang menyebutkan aksi ini merupakan tindak lanjut dari demo yang sebelumnya dilakukan di sekolah pada Kamis (6/2/2025) kemarin.
“Ini tindak lanjut dari demo yang pertama. Kami tadinya perkirakan 500 (orang) dari awal. Ternyata dari sekolah menghalangi anak-anak untuk turun. Yang turun di sini kelas XII dan ada perwakilan dari kelas X dan XI,” ucap Oktavia.
Hal serupa juga terjadi di Provinsi Lampung. Ratusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari dua sekolah di Provinsi Lampung dipastikan gagal mengikuti tahapan proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Kedua sekolah masing-masing SMA Negeri 1 Sumberejo terletak di Kabupaten Tanggamus dan SMA Pelita Bangsa berada di Kota Bandar Lampung.
"Saya baru dapat laporan dari dua sekolah, SMAN Sumber Rejo di Tanggamus lebih dari seratus siswa. Kemudian dari SMA Pelita Bangsa di Bandar Lampung ada 8 siswa," ujar Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi Lampung, Hendra Putra dimintai keterangan, Senin (10/2/2025).
Hal serupa juga terjadi pada siswa/i SMAN 1 Mempawah di Kalimantan Barat. Salah satu siswa, Muhammad Hafiz, mengaku kecewa karena kesempatan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tanpa biaya melalui jalur prestasi kini hilang.
"Kami sudah berusaha sejak semester satu hingga lima untuk bisa lolos SNBP. Tapi, semua sia-sia karena kelalaian oknum guru," ujar Hafiz, Selasa (4/2/2025).
Seorang wali siswa, Yudi Oktaviarza, mengungkapkan bahwa sekitar 115 siswa SMAN 1 Mempawah tidak bisa mengikuti SNBP akibat permasalahan administrasi ini.
"Anak-anak kami sudah mengorbankan waktu dan pikiran selama lima semester, tapi sekarang mereka kehilangan kesempatan hanya karena kelalaian sekolah," kata Yudi.
Bukan hanya SMAN 1 Mempawah, Ratusan siswa SMK Negeri 1 Pontianak juga menggelar aksi demo kepada pihak sekolah. Salah satu siswa SMKN 1 Pontianak, Sara mengatakan, akibat kelalaian tersebut, seluruh siswa hanya diminta bersabar tidak bisa ikut tes SNBP. Padahal, mereka masuk ke data sebagai siswa eligible. Akhirnya mereka berkumpul ke sekolah untuk meminta pertanggung jawaban atas kelalaian dari pihak sekolah.
“Senin kami dikumpulkan, membahas kami gagal ikut SNBP, disuruh sabar dan menunggu untuk ikut SNBT saja,” kata Sara, Jumat (7/2/2025).
Hal yang sama juga dirasakan oleh siswa/i SMKN 1 Kota Blitar di Jawa Timur. Kepala SMKN 3 Kota Blitar, Maryani mengakui sempat terjadi kendala dalam proses input nilai siswa di PDSS. Menurutnya ada empat langkah yang harus dilakukan sekolah agar siswanya bisa ikut SNPMB lewat jalur prestasi. Sekolah sudah melaksanakan tiga dari empat langkah tersebut. Meski belakangan siswa SMKN 3 Blitar akhirnya bisa mendaftar SNBP karena finalisasi PDSS dilakukan pada perpanjangan waktu yang diberikan.
Begitu juga pengakuan siswa/i di SMKN 2 Solo, SMKN 2 Surakarta dan SMAN 1 Bukateja Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan spanduk bertuliskan agar pihak sekolah memperjuangkan hak mereka.
Siswa dan orangtua mereka menuntut agar pihak bertanggung jawab atas kelalaian mengisi PDSS tersebut. Sebab hal itu sangat menentukan masa depan mereka di perguruan tinggi.