Inspektorat Temukan Honorer Fiktif, Begini Sikap Gubernur NTB

14 Nov 2025, 18:06 WIB

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal merespons soal temuan inspektorat terkait adanya tenaga honorer fiktif di lingkup Pemprov NTB. Temuan adanya tenaga honorer fiktif setelah dilakukan audit terhadap 518 tenaga honorer yang tidak dapat diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025.

Inspektorat NTB menemukan adanya honorer fiktif yang tetap digaji lewat APBD. Terkait temuan ini, Gubernur Iqbal mengatakan menunggu rekomendasi Inspektorat mengenai langkah yang akan diambil sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Kita tunggu rekomendasi Inspektorat. Kan itu kewenangannya Inspektorat melakukan audit," kata Iqbal dikonfirmasi di Mataram, Jumat (14/11/2025).

1. Audit inspektorat bagian dari penataan SDM Pemprov NTB

Puluhan honorer Lotim saat melakukan hearing di Kantor DPRD Lotim (IDN Times/Ruhaili)

Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu, menjelaskan bahwa audit yang dilakukan terkait keberadaan 518 tenaga honorer itu bagian dari penataan sumber daya manusia (SDM) di Pemprov NTB. Untuk itu, dia menunggu hasil rekomendasi dari Inspektorat NTB yang masih melakukan audit.

"Ini bagian dari penataan SDM yang ada di Pemprov NTB. Mohon doanya supaya lancar saja. Karena detailnya (temuan kondisi tenaga honorer Pemprov NTB) banyak," jelasnya.

2. Hasil pemetaan BKD NTB soal kondisi 518 honorer

Tenaga honorer Pemprov NTB yang kesulitan membuat akun untuk pendataan pegawai non ASN mendatangi kantor BKD NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sebelumnya, BKD NTB membeberkan alasan ratusan tenaga honorer tersebut tidak dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Mulai dari honorer yang akan memasuki usia pensiun hingga ada yang tidak jelas keberadaannya.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan BKD NTB, dari 518 orang itu, ada yang mencapai batas usia pensiun 3 orang. Kemudian sebanyak 12 orang tidak lulus seleksi administrasi pada seleksi PPPK tahap pertama dan kedua.

Selain itu, ada yang ikut seleksi PPPK sebanyak 20 orang tetapi beda instansi. Puluhan honorer itu ikut seleksi PPPK di luar instansi Pemprov NTB. Selanjutnya, ada 2 orang honorer yang ikut seleksi PPPK, namun tidak hadir saat seleksi.

Kemudian, ada 30 orang honorer yang masa kerjanya di bawah 2 tahun. Mereka menjadi tenaga honorer Pemprov NTB pada 2023, padahal Kementerian PAN-RB sudah melarang rekrutmen tenaga honorer.

Ada juga sebanyak 2 tenaga honorer yang mengundurkan diri, sehingga, tidak mungkin mengusulkan tenaga honorer yang sudah mengundurkan diri menjadi PPPK Paruh Waktu.

BKD juga mencatat sebanyak 80 tenaga honorer tidak ikut dalam seleksi PPPK tahap I dan II. Serta sebanyak 73 tenaga honorer yang tidak diketahui keberadaannya. Namanya tercatat dalam database namun orangnya tidak ada.

3. Audit inspektorat menjadi bagian telaahan staf untuk gubernur mengambil keputusan

Seleksi ASN PPPK di Ruang CAT BKD NTB. (dok. BKD NTB)

Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno menjelaskan bahwa memang pihaknya telah meminta Inspektorat untuk melakukan audit terkait kondisi faktual 518 honorer Pemprov NTB. Hasil audit Inspektorat nantinya menjadi bagian telaahan staf yang akan disampaikan ke Gubernur NTB sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

BKD NTB membuat telaahan staf kepada Gubernur terkait kebijakan yang akan diambil mengenai keberadaan 518 tenaga honorer tersebut. Pemprov NTB juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) agar ada aturan yang dapat memayungi ratusan tenaga honorer itu agar tidak kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) awal tahun depan.

Namun, sampai saat ini, belum ada aturan yang dapat dijadikan payung hukum untuk menyelamatkan 518 tenaga honorer tersebut dari ancaman PHK. Selain itu, DPRD NTB juga memperjuangkan nasib 518 honorer tersebut agar tidak di-PHK. Dewan sudah melakukan konsultasi dan audiensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemen PAN-RB.

"Sejauh ini dari 518 orang (honorer) masih aman sampai akhir tahun ini," kata Tri.