Ijazah Siswa Ditahan, Kepala Sekolah di NTB Terancam Dapat Sanksi

19 Jan 2023, 16:38 WIB

Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) buka suara terkait kasus penahanan ijazah siswa yang dilakukan pihak sekolah di NTB. Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan banyak ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah, baik sekolah negeri dan swasta pada tahun 2022.

Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB Aidy Furqan menyatakan pihaknya segera menelusuri temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB. "Segara saya perintahkan kepala sekolah untuk memberikan ijazah dimaksud. Saya evaluasi kepala sekolah dan laporkan ke pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)," kata Aidy dikonfirmasi IDN Times, Kamis (19/1/2023).

1. Evaluasi kepala sekolah

ilustrasi pelajar(IDN Times/Mardya Shakti)

Aidy mengatakan dirinya akan mengevaluasi kepala sekolah jenjang SMA/SMK yang melakukan penahanan ijazah siswa. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dari hasil evaluasi itu, nantinya pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang melakukan penahanan ijazah siswa. Hasil temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB, kasus penahanan ijazah terjadi setiap tahun di kabupaten/kota. Baik sekolah negeri maupun swasta yang berada di bawah Dinas Dikbud NTB dan Kementerian Agama (Kemenag).

2. Perintahkan kepala sekolah segerakan pemberian ijazah

Kantor Dinas Dikbud Provinsi NTB (IDN Times/Muhammad Nasir)

Aidy menjelaskan Dinas Dikbud NTB sejak awal sudah memerintahkan kepala sekolah untuk menyegerakan pemberian ijazah siswa. Dikatakan, ijazah siswa sudah terdistribusi.

"Namun jika masih ada juga yang belum memberikan ijazah akan saya cek. Apa penyebabnya dan di sekolah mana," ucap Aidy.

3. Ombudsman terima 32 laporan penahanan ijazah di NTB

ilustrasi menerima ijazah (pexels.com/Ekrulila)

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan NTB menerima aduan dari 32 pelapor terkait penahanan ijazah siswa di NTB. Meskipun jumlah pelapor sebanyak 32 orang, tetapi mereka mewakili satu angkatan lulusan SMA/SMK dan MA yang ditahan ijazahnya.

Penahanan ijazah ini modusnya dikaitkan dengan siswa yang menunggak Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Akibat penahanan ijazah tersebut, lulusan SMA/SMK dan MA di NTB tak sedikit yang menjadi pengangguran karena tidak bisa melamar pekerjaan.

Pada tahun 2020 dan 2021, Ombudsman RI Perwakilan NTB mencatat ada 1.955 ijazah lulusan SMA/SMK ditahan pihak sekolah di NTB. Pada 2020, sebanyak 1.400 kasus penahanan ijazah ditangani dan diselesaikan. Kemudian pada 2021, sebanyak 555 kasus penahanan ijazah yang juga diselesaikan.