IDI NTB Sayangkan Penghapusan Anggaran Wajib di UU Kesehatan

Rohadi menyoroti ketimpangan pelayanan sektor kesehatan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Dengan dihapusnya dihapusnya anggaran wajib sektor kesehatan di APBN dan APBD dikhawatirkan semakin menambah persoalan dalam pelayanan sektor kesehatan.

Sedikitnya ada empat persoalan sektor kesehatan yang masih timpang. Pertama, distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter yang masih menumpuk di Indonesia bagian barat. Sedangkan di Indonesia bagian timur, distribusi tenaga kesehatan masih terbatas.
Kedua, sarana dan prasarana kesehatan yang juga masih timpang. Semakin ke Indonesia bagian timur, sarana dan prasarana kesehatan tidak lengkap. Ketiga, insentif bagi tenaga kesehatan yang belum layak. "Semakin ke Indonesia bagian timur, kurang pas untuk kehidupan yang layak," terangnya.

Persoalan keempat terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan tugas pelayanan kesehatan. Ia memberikan contoh seperti kasus yang terjadi di Papua, seorang dokter spesialis paru meninggal. Padahal, dia satu-satunya dokter spesialis paru di sana.

"Untuk mencetak dokter spesialis itu waktunya panjang. Dokter saja 6 tahun, sedangkan dokter spesialis 5,5 tahun. Sehingga butuh waktu belasan tahun untuk mencetak satu dokter spesialis. Ketika nyawanya hilang, berapa masyarakat yang dirugikan. Makanya jangan kita abaikan itu. Perhatikan insentif yang layak dan perlindungan hukum bagi mereka," pinta Rohadi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri, M.M, MARS., mengatakan bahwa memang dalam UU Kesehatan yang baru saja disahkan tidak ada lagi mandatory spending untuk sektor kesehatan seperti yang diatur sebelumnya. Dalam UU Kesehatan yang baru disahkan, anggaran kesehatan difokuskan untuk program-program yang prioritas.

Sehingga, kata Fikri, Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota tentunya harus menyesuaikan dengan kebijakan yang baru. Untuk itu, perlu dijalin komunikasi dengan Bappeda agar anggaran kesehatan tersedia di APBD. "Karena sesungguhnya belanja kesehatan dengan 5 persen saja masih kita perlu tambahan," ujarnya.

Meskipun anggaran wajib sektor kesehatan dihapus, tetapi ia berharap tetap ada dalam APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota. Anggaran tersebut sangat dibutuhkan mengatasi persoalan-persoalan kesehatan yang begitu kompleks.

"Dari penyakit menular dan tidak menular yang jadi PR (pekerjaan rumah) kita. Termasuk ketersediaan SDM menjadi tantangan tersendiri," ungkapnya.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan harus pandai mencari sumber-sumber pembiayaan yang bisa mensupport bidang kesehatan. Misalnya, menggandeng NGO dalam pelaksanaan program-program bidang kesehatan.

"Pemerintah gak bisa bekerja sendiri. Kita menyesuaikan dengan mandatory spending yang ada. Dengan kebijakan ini, kita melihat skala prioritas lagi. Mana yang didukung APBN, yang belum kita dorong dari daerah," tandas Fikri.