Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Hemat Anggaran, Pemkab TTU Batasi Perjalanan Dinas Hanya Dua Hari

Putra F.D. Bali Mula
Hemat Anggaran, Pemkab TTU Batasi Perjalanan Dinas Hanya Dua Hari
ilustrasi rupiah (Unsplash/Mufid Majnun)
  • Pemerintah Kabupaten TTU membatasi perjalanan dinas ASN maksimal dua hari untuk menertibkan administrasi dan menekan pengeluaran daerah.
  • Kebijakan ini muncul setelah temuan Inspektorat terkait ketidaktertiban administrasi di beberapa OPD, termasuk bukti penginapan yang tidak lengkap.
  • Pemkab TTU juga memperketat penanganan dokumen resmi dan mendorong efisiensi anggaran agar dialihkan pada penghargaan ASN berprestasi serta peningkatan partisipasi masyarakat desa.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) membatasi durasi perjalanan dinas aparatur sipil negara maksimal dua hari sebagai langkah efisiensi dan penertiban administrasi anggaran daerah.
  • Who?
    Kebijakan disampaikan oleh Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, dalam rapat evaluasi Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dihadiri Inspektorat Daerah TTU.
  • Where?
    Kegiatan berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.
  • When?
    Pernyataan kebijakan disampaikan pada Jumat, 27 Maret 2026, saat rapat evaluasi SPJ tahun anggaran 2025.
  • Why?
    Pembatasan dilakukan untuk menertibkan administrasi perjalanan dinas setelah adanya temuan Inspektorat terkait ketidaktertiban bukti penginapan serta untuk menghemat anggaran daerah.
  • How?
    Durasi perjalanan dinas dibatasi dua hari dan hanya dapat diperpanjang bila darurat; dokumen SPT dan SPPD disatukan, laporan wajib selesai lima hari kerja setelah kegiatan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pemerintah di Timor Tengah Utara bilang pegawai cuma boleh pergi dinas dua hari saja supaya uang tidak boros. Wakil bupati namanya Pak Kamillus yang ngomong waktu rapat. Kalau ada keadaan darurat baru boleh lebih lama. Sekarang semua surat dan laporan harus rapi dan cepat selesai, biar kerja jadi tertib dan uang bisa dipakai untuk hal baik.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Kupang, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), membatasi durasi perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) maksimal hanya dua hari. Pembatasan ini bagian dari upaya penertiban administrasi dan efisiensi anggaran daerah.

Kebijakan ini disampaikan Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, saat memimpin rapat evaluasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2025 oleh Inspektorat Daerah TTU, di Aula Lantai II Kantor Bupati TTU, Jumat (27/3/2026).

1. Diperpanjang jika darurat dan penertiban administrasi

Ilustrasi ASN (Diskominfo Depok/Ilustrasi)

Kamillus menegaskan perpanjangan waktu perjalanan dinas hanya diperbolehkan apabila kondisi mendesak atau darurat dan wajib dikomunikasikan terlebih dahulu.

"Pelaksanaan perjalanan dinas ASN ke depan maksimal hanya dua hari," tukas dia.

Selain itu penertiban administrasi juga akan dilakukan dan ia memastikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sudah ditandatangani sebelum kegiatan dilaksanakan.

"Setiap pengeluaran anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas," tegasnya.

Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD juga diminta untuk disatukan guna mempermudah pengawasan. Ia menegaskan laporan perjalanan dinas juga harus selesai paling lambat lima hari kerja setelah kegiatan berlangsung.

"Setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan evaluasi rutin setiap hari Senin," tandas dia.

2. Temuan inspektorat ditambah efisiensi

Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, memimpin rapat dengan seluruh dinas. (Dok Pemkab TTU)

Langkah ini, kata dia, diambil menyusul temuan Inspektorat soal tidak tertibnya administrasi di sejumlah OPD.

"Terutama terkait bukti penginapan atau hotel," lanjut dia.

Ia juga menugaskan Inspektorat untuk menyusun grafik perbandingan tingkat pelanggaran tiap OPD sebagai bahan evaluasi bersama.

Kamillus mendorong OPD untuk menggunakan teknologi dan media sosial dalam koordinasi ketimbang perjalanan dinas rutin tanpa urgensi yang jelas.

Nantinya anggaran perjalanan dinas bisa dialokasikan untuk hal yang lebih produktif, seperti pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi.

"Efisiensi anggaran perjalanan dinas sangat penting agar bisa dialihkan untuk reward pegawai yang berkinerja baik," ujarnya.

3. Penertiban dokumen pemerintah

Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, memimpin rapat dengan seluruh dinas. (Dok Pemkab TTU)

Kamillus juga menyoroti terkait seluruh dokumen kebijakan seperti rancangan peraturan bupati dan keputusan lainnya. Ia menyebut itu wajib melalui Bagian Hukum untuk sinkronisasi.

"Dokumen harus lebih tertib dari sisi bahasa, penanggalan, hingga substansi," tukasnya lagi.

Ia juga mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar lomba antar desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan percepatan pembangunan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab TTU dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Editor’s Picks
Ayah di NTT Pukuli Tiga Anak hingga Babak Belur, Leher Diikat
Topics
Nusa Tenggara TimurEfisiensi Anggaranperjalanan dinas

Editorial Team

EditorLinggauni -

Tonton lebih seru di